JAKARTA – Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, menekankan pentingnya penyamaan persepsi antarinstansi dalam mengimplementasikan layanan Sertipikat Elektronik. Hal itu disampaikannya saat membuka Forum Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) 2026, Rabu (15/4/2026).
Forum yang digelar di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, ini menjadi wadah bagi para insan humas kementerian dan lembaga untuk memperkuat pemahaman serta sinergi dalam mendukung transformasi digital layanan pertanahan dan tata ruang.
“Saya ingin mengingatkan agar forum ini dimanfaatkan untuk berdiskusi, bertukar pendapat, serta memperdalam pemahaman terkait penerapan Sertipikat Elektronik dan aplikasi Sentuh Tanahku,” ujar Dalu.
Ia menjelaskan, kebijakan Sertipikat Elektronik telah dicanangkan sejak 2023 sebagai bagian dari upaya pemerintah menghadirkan layanan publik yang modern, transparan, dan berbasis teknologi. Melalui forum ini, peserta diharapkan dapat memahami aspek teknis maupun kebijakan secara lebih komprehensif.
Dalu juga menekankan peran strategis humas sebagai ujung tombak penyebaran informasi. Ia berharap para peserta dapat mengedukasi masyarakat terkait manfaat layanan digital ATR/BPN, termasuk mendorong percepatan alih media sertipikat tanah menjadi elektronik.
“Saya berharap forum ini dapat menyamakan persepsi sekaligus memperluas pemahaman, sehingga mendorong masyarakat beralih ke Sertipikat Elektronik,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi dan Digital, Molly Prabawaty, menegaskan bahwa peran humas pemerintah semakin krusial di tengah perubahan pola komunikasi publik yang cepat.
“Humas pemerintah dituntut adaptif, inovatif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi serta pola konsumsi informasi masyarakat yang dinamis,” ujarnya.
Menurut Molly, para praktisi humas perlu memanfaatkan berbagai kanal komunikasi untuk menyebarluaskan informasi secara luas dan masif, khususnya terkait program dan layanan digital pemerintah.
Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Shamy Ardian, menyebut Forum Bakohumas sebagai sarana penting dalam menjaga koordinasi dan kolaborasi antarinstansi.
“Forum ini menjadi upaya berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi publik, khususnya dalam mendukung kebijakan layanan pertanahan berbasis digital,” jelasnya.
Mengusung tema “Transformasi Digital Pelayanan Pertanahan: Wujudkan Sertipikat Elektronik yang Aman dan Efisien”, forum ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang, I Ketut Gede Ary Sucaya, serta Kepala Subdirektorat Tata Kelola Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Tentrem Prihatin.
Diskusi dipandu oleh Kepala Bagian Pemberitaan, Media, dan Hubungan Antar Lembaga, Bagas Agung Wibowo, dan turut dihadiri Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda Saleh, serta sejumlah pejabat di lingkungan Biro Humas dan Protokol ATR/BPN.
(*)
Penulis : Ricky Robian Syah
Editor : Ricky Robian Syah
