JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat penyelenggaraan layanan pertanahan di Mal Pelayanan Publik (MPP) guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui evaluasi menyeluruh serta penguatan koordinasi antarinstansi.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengatakan kehadiran layanan pertanahan di MPP menjadi salah satu langkah strategis untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Pelayanan pertanahan merupakan kebutuhan yang sangat tinggi di masyarakat. Karena itu, kami pastikan layanan di MPP terus semakin optimal dan selaras dengan standar pelayanan publik nasional,” ujar Dalu saat membuka webinar penguatan penyelenggaraan layanan pertanahan di MPP, Kamis (2/4/2026).
Menurut dia, evaluasi terhadap pelaksanaan MPP dilakukan berdasarkan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama adalah koordinasi lintas instansi dalam satu lokasi pelayanan terpadu.
Koordinasi tersebut melibatkan berbagai instansi, mulai dari kementerian hingga pemerintah daerah, seperti Kementerian Keuangan maupun dinas pendapatan daerah. Selain itu, kualitas pelayanan juga menjadi fokus pembenahan berkelanjutan.
“Aspek koordinasi dan kualitas harus terus ditingkatkan secara sistematis dan terstruktur. Di mana pun layanan ATR/BPN berada, harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” kata Dalu.
Ia juga meminta seluruh satuan kerja (satker) di lingkungan ATR/BPN untuk lebih responsif dalam memastikan penyelenggaraan MPP berjalan optimal. Hal ini mencakup peran kepala kantor, kepala seksi, hingga jajaran di kantor pertanahan.
Sementara itu, Asisten Deputi Perluasan Aksesibilitas dan Pelayanan Inklusif Kementerian PANRB, Yanuar Ahmad, mengungkapkan hingga saat ini terdapat 305 MPP yang telah beroperasi di seluruh Indonesia.
Dari jumlah tersebut, kehadiran ATR/BPN tercatat di 239 MPP, menjadikannya salah satu instansi dengan tingkat partisipasi tertinggi, setelah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
“MPP mendapat sambutan positif dari masyarakat. Karena itu, kami terus mendorong peningkatan kualitas layanan sekaligus memperluas jumlah MPP ke depan,” ujar Yanuar.
Webinar yang diikuti sekitar 500 peserta ini dibuka oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi BPSDM ATR/BPN, Norman Subowo. Turut hadir sebagai narasumber, Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko ATR/BPN, Einstein Al Makarima.
Melalui kegiatan ini, ATR/BPN berharap seluruh jajaran memiliki pemahaman yang sama dalam penyelenggaraan MPP, sehingga pelayanan publik di bidang pertanahan dapat semakin profesional, modern, dan terpercaya.
(*)
Penulis : Ricky Robian Syah
Editor : Ricky Robian Syah
