JAKARTA, KepriHeadline.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperluas implementasi layanan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) 10 Hari. Hingga tahap ketiga pelaksanaan proyek percontohan atau pilot project, layanan tersebut kini telah diterapkan di 131 Kantor Pertanahan (Kantah) di berbagai daerah di Indonesia.
Perluasan ini dilakukan setelah sebelumnya PERINTIS 10 Hari diterapkan di 17 Kantah pada tahap awal, kemudian bertambah menjadi 78 Kantah pada 24 September 2026. Pada tahap ketiga, ATR/BPN kembali menambah 36 Kantah sebagai lokasi implementasi.
Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Sesditjen PHPT), Heri Mulianto, mengatakan perluasan tersebut merupakan bagian dari upaya mendekatkan layanan pertanahan kepada masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Di tahap tiga pelaksanaan pilot project PERINTIS 10 Hari ini, kami memperluas implementasinya di 36 Kantah. Dengan begitu, total Kantah yang melaksanakan PERINTIS 10 Hari sudah ada 131 Kantah,” ujar Heri di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Seiring bertambahnya jumlah kantor pelaksana, Heri meminta jajaran Kantah yang baru menerapkan layanan tersebut untuk menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat.
Menurut dia, pemanfaatan berbagai platform komunikasi dan informasi perlu dilakukan agar masyarakat mengetahui keberadaan layanan PERINTIS 10 Hari serta dapat memanfaatkannya dalam mengurus keperluan pertanahan.
Selain sosialisasi, kesiapan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan layanan tersebut. Setiap Kantah diminta memastikan petugas yang bertanggung jawab melakukan verifikasi berkas memahami mekanisme dan prosedur pelayanan.
Heri menjelaskan, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga perlu memahami kewajiban melakukan geotagging saat proses pengecekan.
Sementara itu, petugas verifikator yang telah ditunjuk harus memahami penerapan sistem first in first out (FIFO) atau berkas yang masuk lebih dahulu diproses lebih dahulu.
Petugas juga perlu memahami mekanisme fiktif positif dalam pemeriksaan akta setelah Sistem Pelaporan Akta berjalan.
“Jajaran di Kantah perlu memastikan PPAT memahami kewajiban melakukan geotagging pada saat pengecekan. Lalu, petugas verifikator yang telah ditunjuk harus memahami penerapan sistem first in first out (FIFO) serta mekanisme fiktif positif dalam pemeriksaan akta setelah Sistem Pelaporan Akta berjalan,” jelas Heri.
36 Kantor Pertanahan masuk tahap ketiga
Adapun 36 Kantah yang mulai menerapkan PERINTIS 10 Hari pada tahap ketiga tersebar di sejumlah provinsi di Indonesia.
Beberapa di antaranya adalah Kantah Kota Banda Aceh, Kota Jambi, Kota Bengkulu, Kota Yogyakarta, Kota Palangkaraya, Kota Manado, Kota Palu, Kota Kendari, Kota Ambon, Kota Jayapura, Kota Ternate, Kota Serang, Kota Pangkal Pinang, dan Kota Gorontalo.
Selain itu, terdapat Kantah Kabupaten Manokwari, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Lampung Selatan, Kota Magelang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Batang, Kota Bontang, Kabupaten Tapin, Kabupaten Barito Kuala, Kota Banjarbaru, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Malaka, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bangka Tengah.
Heri berharap penambahan jumlah Kantah pelaksana dapat memperluas jangkauan layanan peralihan hak terintegrasi sehingga semakin mudah diakses oleh masyarakat.
“Dengan bertambahnya jumlah Kantah pelaksana, perluasan PERINTIS 10 Hari diharapkan semakin mendekatkan layanan Peralihan Hak Terintegrasi kepada masyarakat,” pungkasnya.
(*)
Penulis : Ricky Robian Syah
Editor : Ricky Robian Syah
