Karimun, Kepriheadline.id – Ratusan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)Jabatan Fungsional Teknis tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun tidak terisi.
Hal itu diketahui dari hasil seleksi PPPK yang diumumkan BKPSDM Kabupaten Karimun, beberapa waktu lalu, dimana dari 507 peserta yang mengikuti ujian, hanya 54 orang di antaranya berhasil lulus atau mencapai nilai ambang batas.
Menanggapi hal itu, Bupati Karimun Aunur Rafiq mengatakan, minimnya angka kelulusan dalam seleksi PPPK dipengaruhi dengan sulitnya soal-soal yang diujiankan, dimana materi-materi tersebut disiapkan secara nasional.
“Seleksi PPPK ini, diikuti tenaga-tenaga honorer yang sudah cukup lama mengabdi dan meninggalkan bangku perkuliahan, serta sudah melakukan kegiatan praktis. Kemudian mereka dihadapkan dengan materi-materi yang disiapkan secara nasional, tentu ini cukup berat,” kata Bupati Karimun Aunur Rafiq, Selasa (2/5/2023).
Diakui Rafiq, materi skala nasional yang diberikan, dengan perbandingan mutu pendidikan antara satu daerah dengan daerah lainnya, tentunya memiliki perbedaan. Sehingga, banyak materi-materi yang telah dipelajari, tidak termasuk ke dalam ujian seleksi.
“Kita akui mutu pendidikan antara satu daerah dengan daerah lain memiliki perbedaan. Upaya-upaya terobosan, dengan memberikan pelatihan-pelatihan juga sudah dilakukan, akan tetapi kondisi pada hari ini, ujian yang mereka hadapi dengan yang dipelajari tidak sama,” katanya.
Menurut orang nomor satu di Karimun itu, harus ada kebijakan-kebijakan khusus diberikan Pemerintah Pusat kepada daerah. Karena, apabila kebijakan yang diberikan masih sama diterapkan, anak-anak daerah, tentunya akan kesulitan.
“Apabila ujian yang dilaksanakan tetap tidak memperhatikan mutu pendidikan di masing-masing daerah, tentu akan menyulitkan, dan orang-orang dari luar Karimun yang akan masuk lulus PPPK, serta anak daerah akan seperti ini terus. Jadi kami meminta untuk ada kebijakan khusus dari Pemerintah Pusat mengenai persoalan ini,” ujarnya.
Rafiq juga berharap, kebijakan khusus yang diberikan Pemerintah Pusat, dapat mengutamakan anak-anak daerah, sehingga memiliki peluang yang besar untuk bisa lulus seleksi PPPK.
“Bukan kita menutup diri, tetapi peluang anak daerah harus lebih besar. Karena mereka telah mengabdi cukup lama di daerah, tetapi mereka menghadapi kesulitan-kesulitan,” ujarnya.
Seperti diketahui, Sebanyak 270 formasi Jabatan Fungsional Teknis Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun tidak terisi.
Hal itu diketahui dari hasil penyampaian seleksi kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun resmi diumumkan Jumat (28/4/2023).
Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karimun Sudarmadi mengatakan, dari 507 pelamar yang telah mengikuti Seleksi Kompetensi pada Maret lalu, hanha sebanyak 54 pelamar yang mencapai Nilai ambang batas atau dinyatakan lulus.
“Hasilnya hanya 54 orang capai nilai ambang batas,” kata Sudarmadi, Sabtu (29/4/2023).
Ia mengatakan, dengan hanya lulusnya 54 orang tersebut, secara tidak langsung 270 formasi yang tersedia pada formasi PPPK tahun 2022 tidak terisi karena tidak mencapai nilai ambang batas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
“270 formasi itu kosong atau tidak terisi. Kami masih menunggu petunjuk lanjutan dari Pemerintah Pusat bagaimana untuk selanjutnya,” katanya.
(cr1/red)
Ikuti berita lainnya di GOOGLE NEWS
