KARIMUN, KepriHeadline.id – Pemerintah Kabupaten Karimun mempercepat persiapan pembangunan Sekolah Rakyat di Pulau Kundur, Kecamatan Kundur Barat. Lahan seluas 6 hektare telah disiapkan dan dinyatakan layak setelah ditinjau tim verifikasi pemerintah pusat.
Bupati Karimun, Iskandarsyah, mengatakan saat ini pemerintah daerah tengah mengebut penyelesaian seluruh dokumen administrasi guna mengejar target pembangunan fisik dari pemerintah pusat.
“Tim verifikasi sudah meninjau lokasi lahan. Kalau ditanya layak, sudah. Tinggal kita selesaikan AMDAL, sertifikat lahan, termasuk analisis dampak lalu lintas,” ujar Iskandarsyah, Jumat (20/2/2026).
Menurut dia, secara prinsip lahan yang disiapkan telah diterima. Namun, sejumlah dokumen teknis masih perlu difinalisasi, seperti surat keputusan (SK) hibah lahan serta analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
“Pada prinsipnya lahan bisa diterima. Tinggal nanti SK hibahnya dan AMDAL. Ini yang harus segera dipersiapkan,” katanya.
Iskandarsyah menambahkan, pemerintah daerah harus bergerak cepat mengingat adanya pembaruan persyaratan dari pemerintah pusat secara berkala. Efisiensi waktu menjadi kunci agar momentum pembangunan tidak terlewat.
Pemkab Karimun menargetkan seluruh dokumen persyaratan rampung pada Maret 2026. Jika administrasi dinyatakan lengkap, pemerintah pusat akan segera memulai pembangunan fisik Sekolah Rakyat tersebut.
“Mudah-mudahan bulan Maret 2026 seluruh persyaratan sudah tuntas,” ujar dia.
Lebih dari sekadar proyek pembangunan gedung, Sekolah Rakyat disebut sebagai program strategis untuk memperluas akses pendidikan, khususnya bagi anak-anak di wilayah kepulauan dan daerah terpencil.
Program ini dirancang untuk menekan angka putus sekolah yang kerap dipicu faktor ekonomi keluarga.
“Program Sekolah Rakyat menjadi ikhtiar pemerintah agar tidak terjadi lagi anak putus sekolah karena faktor ekonomi orang tua,” tutup Iskandarsyah.
(*)
Penulis : Ricky Robian Syah
Editor : Ricky Robian Syah
