Pemkab Karimun Pastikan Tak Tambah Tenaga Honorer di 2024

Karimun, KepriHeadline.id – Pemerintah Kabupaten Karimun memastikan tidak akan merekrut Tenaga Honorer di tahun 2024. Pernyataan tersebut langsung disampaikan Bupati Karimun Aunur Rafiq, usai melantik 190 Tenaga PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun, Senin, 8 Januari 2024. Bupati Rafiq mengatakan, Pemerintah Kabupaten Karimun, tidak akan menambah Tenaga Honorer pada tahun 2024. Namun demikian, orang nomor satu di Karimun itu menyebutkan, ada pengecualian terhadap hal tersebut, dimana rekrutmen bisa dilakukan beberapa pertimbangan. “Kita tidak akan nambah (Honorer-red), kecuali ada yang meninggal, ada yang berhenti atau mengundur diri mungkin kita sisipkan untuk digantikan,” kata Rafiq. Lebih lanjut, Rafiq mengatakan, rekrutmen tenaga honorermungkin masih bisa dilakukan sepanjang Pemerintah Kabupaten Karimun masih membutuhkan, khususnya tenaga teknis, seperti Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan pada bidang Kesehatan seperti Bidan dan Dokter. “Itu mungkin saja terjadi, namun untuk adminsitrasi mungkin kita rasa sudah cukup. Tetapi untuk pengantian-pengantian akibat adanya kematian dan mengundurkan diri bisa saja terjadi, tetapi jumlahnya sangat kecil sekali dan tidak besar-besaran,” kata Rafiq. Rafiq mengatakan, untuk saat ini pihaknya telah mencatat 4.640 orang yang tergabung di formasi ASN, CPNS dan PPPK. Sedangkan, Tenaga Honorer berjumlah kurang lebih 4.000 orang di lingkungan Pemkab Karimun. Kata Aunur Rafiq, pihaknya sedang fokus mendorong para tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengikuti seleksi PPPK sebagai langkah optimalisasi. Terlebih, saat ini pemerintah pusat telah membuka rekrutmen 2,3 juta lowongan CPNS pada tahun 2024 ini. Formasi-formasi tersebut akan dialokasikan untuk guru dan dosen, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, pemerintah juga akan menyelesaikan penataan tenaga non-ASN dengan membuka rekrutmen sebanyak 1,6 juta formasi yang belum diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). “Sejauh ini kita terus mendorong tenaga honorer untuk dapat mengikuti tes atau seleksi PPPK. Terlebih pemerintah pusat telah membuka formasi sebanyak 2,3 juta untuk seluruh Indonesia, itu berpeluang besar bagi teman-teman honorer,” kata Rafiq. (*) Ikuti berita lainnya di GOOGLE NEWS