KPK Dikabarkan Tangkap Tangan Bupati Meranti, Sejumlah Ruangan di Pemkab Meranti Disegel

- Author

Jumat, 7 April 2023 - 03:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi Gedung KPK. (Foto: Shutterstock.com)

Ilustrasi Gedung KPK. (Foto: Shutterstock.com)

Meranti, Kepriheadline.id – Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dikabarkan terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (6/4/2023) malam. Mencuatnya isu penangkapan itu terjadi, usai beredar beberapa foto dan video penyegelan oleh KPK di Kantor Bupati Kepulauan Meranti. Beberapa ruangan disegel itu, antaranya Ruang Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Ruang Kepala Bagian Umum, Bagian Prokopim, dan Kesra. Belum ada keterangan resmi dari lembaga antirasuah itu, terkait kabar penangkapan Bupati Muhammad Adil. Namun dari informasi beredar, selain Bupati Muhammad Adil, sejumlah pejabat Pemkab Kepulauan Meranti juga turut diamankan.
Baca Juga :  Tak Sampai 24 Jam, Pelaku Pencurian di Kundur Diringkus Polsek Kundur
Dilansir dari Detikcom, Wakil Bupati Kepulauan Meranti Asmar saat dikonfirmasi mengaku belum tahu perihal penangkapan itu. Namun, ia kabarnya mendapat banyak laporan soal penangkapan itu. “Itu saya tidak tahu, orang banyak nanya saya. Saya tidur tadi, tapi memang saya tidak tahu, mungkinlah itu. Tapi saya tak tahu,” kata Asmar. Berita ini dilansir dari Detikcom dengan judul Bupati Meranti Dikabarkan Terjaring OTT KPK, Ini Kata Wabup (*red) Baca berita lainnya juga di GOOGLE NEWS  

Eksplorasi konten lain dari Kepriheadline.id

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel www.kepriheadline.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Jalankan Amanat Perpres 12/2025, Menteri Nusron Minta Pemerintah Daerah di Jawa Barat Lakukan Revisi Rencana Tata Ruang
Rakor dengan Kepala Daerah Se-Jawa Barat, Menteri Nusron Ungkap Skema Penggantian dan Sanksi Alih Fungsi Lahan Sawah
Serap 96% Anggaran Menggunakan Produk Dalam Negeri, Serap 96% Anggaran Menggunakan Produk Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN Raih Peringkat 3 P2DN dari Kemenperin
Cari PPAT Terverifikasi Aktif Semakin Mudah dalam Aplikasi Sentuh Tanahku
Tiga Nama Masuk Bursa Kadiskominfo, Bupati Karimun Diminta Cermat dalam Memilih
Menteri Nusron Tekankan Meritokrasi dalam Pengembangan SDM Kementerian ATR/BPN
Pembinaan di Kanwil BPN Provinsi Kalteng, Menteri Nusron Minta Pelayanan Pertanahan Adaptif, Cepat, dan Bersih
Transformasi Layanan Berintegritas Jadi Tema Rakernas Kementerian ATR/BPN 2025, Wamen Hukum: Salah Satu Kunci Ciptakan Pemerintahan yang Bersih

Berita Terkait

Senin, 22 Desember 2025 - 15:55 WIB

Jalankan Amanat Perpres 12/2025, Menteri Nusron Minta Pemerintah Daerah di Jawa Barat Lakukan Revisi Rencana Tata Ruang

Sabtu, 20 Desember 2025 - 12:50 WIB

Rakor dengan Kepala Daerah Se-Jawa Barat, Menteri Nusron Ungkap Skema Penggantian dan Sanksi Alih Fungsi Lahan Sawah

Kamis, 18 Desember 2025 - 16:50 WIB

Serap 96% Anggaran Menggunakan Produk Dalam Negeri, Serap 96% Anggaran Menggunakan Produk Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN Raih Peringkat 3 P2DN dari Kemenperin

Kamis, 18 Desember 2025 - 16:41 WIB

Cari PPAT Terverifikasi Aktif Semakin Mudah dalam Aplikasi Sentuh Tanahku

Sabtu, 13 Desember 2025 - 15:45 WIB

Tiga Nama Masuk Bursa Kadiskominfo, Bupati Karimun Diminta Cermat dalam Memilih

Berita Terbaru

Eksplorasi konten lain dari Kepriheadline.id

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca