Karimun, KepriHeadline.id – Pemerintah Kabupaten Karimun bertekad mewujudkan Free Trade Zone (FTZ) menyeluruh di Pulau Karimun Besar sebagai salah satu program prioritas lima tahun ke depan.
Bupati Karimun, Iskandarsyah, bersama Wakil Bupati Rocky Marciano menilai bahwa letak geografis Karimun yang berada di muara Selat Malaka dan berbatasan langsung dengan perairan internasional Malaysia-Singapura memberikan potensi besar bagi investasi dan perdagangan global. Dengan penerapan FTZ secara menyeluruh, arus investasi diharapkan semakin meningkat serta pengawasan ekspor-impor menjadi lebih efektif.
Namun, upaya ini masih menghadapi beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait infrastruktur pendukung. Beberapa aspek utama yang harus diperbaiki antara lain kelistrikan, pelabuhan bongkar muat, dan fasilitas Bandara Raja Haji Abdullah (RHA).
“Ada beberapa faktor yang harus kita benahi. Pertama, soal kelistrikan agar tidak menjadi kendala. Kami sudah mulai berkoordinasi dengan PT Soma, Karimun Power Plant, dan PLN,” ujar Bupati Iskandarsyah.
Selain itu, antrean panjang di pelabuhan yang menyebabkan tingginya biaya transportasi juga menjadi perhatian.
“Saat ini, 20-60 persen kenaikan harga barang dipengaruhi oleh mahalnya biaya logistik. Maka, optimalisasi pelabuhan menjadi prioritas,” tambahnya.
Sementara itu, pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah juga menjadi bagian dari rencana strategis.
“Kami akan memperpanjang landasan pacu bandara hingga 200 meter untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas daerah,” jelas Iskandarsyah.
Ia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Karimun sangat bergantung pada kelancaran pergerakan barang dan orang.
“Jika semua ini dapat kita benahi, peluang bisnis dan industri di Karimun akan berkembang pesat, seperti yang terjadi di Batam,” pungkasnya.
(*)
Ikuti berita lainnya di GOOGLE NEWS
Penulis : Ricky Robian Syah
Editor : Ricky Robian Syah
