BPN Terbitkan 114 Sertifikat Lahan di Kawasan Bekas Tambang

- Author

Sabtu, 4 Februari 2023 - 11:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Warga Kelurahan Sei Lakam melakukan pengambilan sertifikat lahan yang trlah diterbitkan BPN Karimun, Jumat (4/2/2023). (Foto :ist/KepriHeadline.id)

Warga Kelurahan Sei Lakam melakukan pengambilan sertifikat lahan yang trlah diterbitkan BPN Karimun, Jumat (4/2/2023). (Foto :ist/KepriHeadline.id)

Karimun, KepriHeadline.id – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karimun menerbitkan sebanyak 114 sertifikat tanah di Kawasan Bekas Tambang wilayah Kelurahan Sei Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Jumat (4/2/2023). Lahan- lahan itu diketahui telah bermasalah selama puluhan tahun dan akhirnya dapat diselesaikan pada tahun 2023. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Karimun, Junaedi S Hutasoit, mengatakan, permasalahan lahan tersebut telah berlangsung selama 30 tahun dan tahun 2023, sebanyak 114 sertofikat legal dapat diterbitkan. “Ini adalah proses sertifikasi lahan yang cukup lama, setelah 30 tahun lebih hari ini bisa kita selesaikan,” ujar Junaedi. Junaedi menjelaskan, pada lahan- lahan tersebut, sebelumnya banyal pihak yang mengklaim kepemilikan, dikarenakan area tersebut tidak jelas kepemilikannya usai dijadikan tempat penambangan. “Ada banyak oknum yang mengklaim tanah ini, sehingga ini lah yang menyulitkan Pemerintah Daerah dan kita, BPN untuk melakukan sertifikasi,” katanya.
Baca Juga :  BreakingNews, Listrik Wilayah Pulau Karimun Alami Black Out
Ia mengatakan, proses rekonstruksi untuk penerbitan sertifikat tanah di wilayah itu telah dilakukan, sehingga masyarakat bisa memperoleh legal formal kepemilikan lahan- lahan tersebut. “Setelah kita berkoordinasi dengan komisi I DPRD Karimun, Pemda Karimun kita bersinergi dan kita carikan solusinya,” katanya. Penerbitan ratusan sertifikat lahan ini dilakukan tanpa beban biaya. Termasuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh Pemda Karimun. “Jadi ini bagian dari program PTSL tahun anggaran 2022. BPHTB pengurusan sertifikat ini sudah dibebaskan oleh pemda karena itu menjadi kewenangan dari Pemda. Khusus di kawasan ini sudah sekitar 90 persen sudah kita selesaikan tinggal sedikit lagi,” katanya. (*/red)

Eksplorasi konten lain dari Kepriheadline.id

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel www.kepriheadline.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Dua Terdakwa Kasus Korupsi DLH Karimun Dijatuhi Hukuman Penjara
Pengurus Apindo Karimun Periode 2024–2029 Resmi Dilantik, Siap Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Bupati Iskandarsyah Lantik Jajaran Direksi dan Komisaris BUP Karimun
Anggaran Dipangkas, Program Seragam Gratis di Karimun Tetap Berjalan
Menuju Desa Digital, Pemerintah Desa Lebuh Gelar Pelatihan Sistem Informasi Desa
Sindikat Pencurian di Kapal Asing Terbongkar, 10 Orang Ditangkap di Perairan Karimun
Diduga Bawa Narkoba, WNI yang Baru Tiba dari Malaysia Nekat Terjun ke Laut di Karimun
Operasi Patuh Seligi 2025 Digelar, Ini 10 Prioritas Pelanggaran yang Jadi Incaran

Berita Terkait

Kamis, 17 Juli 2025 - 17:52 WIB

Dua Terdakwa Kasus Korupsi DLH Karimun Dijatuhi Hukuman Penjara

Kamis, 17 Juli 2025 - 12:22 WIB

Pengurus Apindo Karimun Periode 2024–2029 Resmi Dilantik, Siap Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Rabu, 16 Juli 2025 - 12:55 WIB

Anggaran Dipangkas, Program Seragam Gratis di Karimun Tetap Berjalan

Rabu, 16 Juli 2025 - 11:25 WIB

Menuju Desa Digital, Pemerintah Desa Lebuh Gelar Pelatihan Sistem Informasi Desa

Selasa, 15 Juli 2025 - 12:16 WIB

Sindikat Pencurian di Kapal Asing Terbongkar, 10 Orang Ditangkap di Perairan Karimun

Berita Terbaru

Eksplorasi konten lain dari Kepriheadline.id

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca