Karimun, KepriHeadline.id – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakhiri persoalan kelangkaan beras yang selama ini kerap terjadi di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Dalam kunjungan kerjanya ke Kepri, Mentan Amran menginstruksikan serangkaian langkah strategis, mulai dari penguatan infrastruktur logistik hingga jaminan pasokan beras secara berkelanjutan ke wilayah kepulauan.
Menanggapi keluhan masyarakat terkait seringnya kekurangan stok beras di Karimun, Amran menegaskan bahwa Perum Bulog kini memegang tanggung jawab penuh dalam menjaga stabilitas pasokan pangan di wilayah tersebut.
“Sudah kita sampaikan, Bulog bertanggung jawab. Kepri tidak boleh lagi kekurangan beras. Suplai akan dikirim secara terus-menerus,” kata Amran saat mengecek barang bukti hasil tangkapan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Khusus Kepri, Senin (19/1/2026).
Sebagai langkah konkret, pemerintah juga berencana membangun gudang logistik baru di Karimun. Keberadaan gudang tersebut diharapkan mampu menjaga cadangan beras pada level aman, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap distribusi yang kerap terkendala cuaca.
“Gudangnya harus penuh. Tidak ada lagi alasan Kepri tidak ada beras,” ujar Amran.
Ia menegaskan, kondisi pangan nasional saat ini berada pada posisi yang sangat kuat. Berdasarkan data terbaru, stok beras nasional tercatat sebagai yang tertinggi sejak Indonesia merdeka, dengan stok akhir tahun mencapai 3,2 juta ton.
Dengan kondisi tersebut, Amran menilai tidak seharusnya wilayah strategis seperti Kepulauan Riau masih mengalami kelangkaan beras.
“Secara nasional kita surplus. Karena itu, tidak ada alasan Kepri kekurangan beras,” ucapnya.
Selain persoalan ketersediaan, Amran juga menyoroti persoalan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang kerap menjadi beban bagi pedagang dan konsumen di wilayah kepulauan akibat tingginya biaya logistik.
Terkait kemungkinan adanya penyesuaian atau diskresi HET khusus untuk Kepri, termasuk Karimun, Amran menyatakan pemerintah membuka peluang tersebut. Saat ini, Bulog disebut tengah mengkaji aspek teknis untuk selanjutnya diusulkan kepada Presiden.
“Nanti Bulog yang mengatur, sementara kita mengusulkan ke Bapak Presiden. Doakan saja mudah-mudahan lancar,” kata Amran.
Kebijakan ini diharapkan menjadi angin segar bagi masyarakat Karimun, tidak hanya dalam menjamin ketersediaan beras di pasar, tetapi juga menghadirkan harga yang lebih terjangkau dan adil bagi warga di wilayah kepulauan.
(*)
Penulis : Ricky Robian Syah
Editor : Ricky Robian Syah
