Soal Pengetatan di Pelabuhan Internasional Karimun, Bupati Rafiq Buka Suara

Karimun, Kepriheadline.id – Bupati Karimun Aunur Rafiq buka suara atas isu tidak dapatnya warga Karimun keluar negeri akibat dari pengetatan keberangkatan di Pelabuhan Internasional Karimun. Dalam postingan di akun media sosialnya, orang nomor satu di Karimun itu memberikan klarifikasi serta penjelasan terkait isu tersebut. “Alhamdulillah saya dikatakan buta dan tuli bahkan tidak punya hati, saya terima itu dan tidak ada masalah. Namun semua pendapat itu keliru, terkait dengan tidak dapatnya warga keluar negeri belakangan ini,” tulis Rafiq dalam postingannya di akun Media Sosial Facebooknya. Lebih lanjut, dalam postingannya itu, Rafiq juga menjelaskan bahwa pengetatan yang diberlakukan tersebut telah dibahas bersama Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun. “Karena menjadi opini publik tentang pengetatan ini perlu saya sampaikan apa sikap dan kerja saya terutama meneruskan keluhan warga ke Kepala Kantor Imigrasi,” tulisnya. “Hal-hal yang perlu saya sampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Karimun memberikan dukungan penuh kinerja Satgas TPPO dalam memberantas perdagangan Orang dan langkah-langkah strategis lainnya bersama Imigrasi (pengetatan keluar masuk),” tulis Rafiq. Menurutnya, terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan dan harus dipahami oleh warga, antara lain pertama, yaitu peristiwa tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam 1 tahun ini menelan 1.900 korban jiwa. Kedua, Pada 30 mei dan 13 Juni lalu 2 orang sindikat TPPO tertangkap di Karimun. “Tentu dengan adanya peristiwa ini, warga Indonesia di luar negeri pulang menjadi jenazah (kehilangan nyawa) menjadi fokus pemerintah pusat dalam memberantas TPPO. Dan juga fokus aparatus dan Satgas di Karimun, karena Karinun merupakan pintu masuk dan beroperazinya perdagangan orang,” tulisnya. Harapan Rafqiq, warga juga turut serta dan memahami kinerja aparatur dan satgas TPPO atas Perintah Presiden Joko Widodo dalam rangka memberantas sindikat Perdagangan orang. “Perlu juga dipahami warga bahwa pengetatan yang terjadi saat ini adalah agenda pemerintah pusat, bukan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah tidak dapat mengintervensi aparatur yang bekerja atas perintah Presiden. Saya memaklumi dan sangat memahami keluhan atas keinginan warga saat ini yang tidak dapat berangkat ke negeri tetangga kita,” tulisnya. Lebih lanjut, ia menyebutkan, sebelum adanya statment Bupati Meranti di atas kapal terjadi, ada banyak warga menyampaikan hal yang sama kepada dirinya. Dan Ia meneruskan keluhan warga langsung kepada kepala Kantor Imigrasi Karimun. “Kami sering berkoordinasi dan berkomunikasi menyampaikan keluhan warga karena terjadi pengetatan. Saya tidak bermaksud mengintervensi, saya meneruskan amanah atas keluhan warga kita,” tulis Rafiq. Ia menjelaskan, ada perbedaan perlakuan pengetatan antara Meranti dan Karimun. Dimana Meranti tidak menjadi bagian operasi sindikat perdagangan orang. Sementara di Karimun menjadi daerah beroperasinya sindikat. “Jadi tidak bisa dilakukan persamaan seperti Meranti. Karena jelas Karimun menjadi pintu operasi sindikat tersebut,” katanya. Ia menyebutkan, dirinya bukan tidak memperjuangkan keluhan warga, dimana dalam rapat 3 Juli lalu dirinya juga telah menyampaikan langsung di dalam forum rapat GTRA terkait keluhan warga tersebut. “Saya bukan seperti Bupati Meranti bekerja dalam mengambil keputusan atau kebijakan. Saya “berpikir dan bekerja dalam senyap”, tidak ada yang tahu kalau saya sering menyampaikan keluhan warga soal ini kepada Kepala Kantor Imigrasi, silahkan tanya langsung kepada beliau,” katanya. Ia meminta publik paham akan kondisi ini, dimana dirinya tidak memiliki wewenang terkait kondisi pengetatan tersebut. Akan tetapi, amanah keluhan warga tetap akan diteruskan bahkan mohonkan ke kepala Imigrasi. “Jadi jika ada opini yang mengatakan bahwa saya tuli dan bisu terkait persoalan ini, saya terima dengan lapang dada, namun semua itu keliru. Saya menghindari statmen-statmen gaduh, karena aparatur imigrasi dan satgas TPPO kita tengah bekerja dan melakukan operasi pemberantasan TPPO,” katanya. “Karena hal ini menjadi perbincangan publik, maka hari ini saya memberikan penjelasan ini kepada publik. Dan Video ini menjadi saksi kita bersama dalam meneruskan amanah warga kepada Imigrasi Karimun,” katanya. (cr1/red) Ikuti berita lainnya di GOOGLE NEWS