Karimun, KepriHeadline.id– Persoalan sengketa lahan di Desa Sugi, Kecamatan Sugi Besar, akhirnya dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Kabupaten Karimun.
RDP yang digelar pada Rabu 5 Februari 2025 ini berlangsung sejak pukul 10.00 WIB hingga 15.00 WIB, dengan pembahasan yang cukup alot dan berlarut-larut.
Rapat ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Kepala Desa Sugi Mawasi, Camat Sugi Besar, perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Pekerjaan Umum (PU), Polres Karimun, serta perwakilan masyarakat baik dari pemilik lahan maupun pihak yang melakukan protes.
Setelah melalui diskusi panjang, DPRD Karimun mengambil keputusan untuk meninjau kembali surat sporadik yang telah diterbitkan, terutama terkait kemungkinan adanya kawasan hutan mangrove yang turut masuk dalam area lahan tersebut.
“Kami merekomendasikan agar surat sporadik yang sudah dikeluarkan ditinjau kembali, terutama jika ada kawasan hutan mangrove yang masuk dalam lahan tersebut,” ujar Ketua Komisi I DPRD Karimun, Anwar Hasan.
Selain itu, DPRD juga meminta agar selama proses peninjauan berlangsung, tidak ada aktivitas di lahan yang disengketakan.
“Kami meminta semua pihak untuk sementara tidak melakukan aktivitas di lahan tersebut. Selain itu, Camat dan Kepala Desa juga diminta untuk memediasi kedua belah pihak guna mencari solusi terbaik,” tambahnya.
DPRD Karimun memberikan tenggat waktu dua pekan untuk proses peninjauan dan mediasi agar persoalan ini dapat segera mendapatkan titik terang.
“Kami beri waktu 15 hari. Mudah-mudahan dalam periode ini masalah bisa diselesaikan dengan baik, agar situasi di Karimun tetap kondusif. Jangan sedikit-sedikit langsung membawa persoalan ke aparat penegak hukum,” tegas Anwar Hasan.
Dengan adanya langkah ini, diharapkan sengketa lahan di Desa Sugi dapat terselesaikan dengan adil dan tidak menimbulkan ketegangan di masyarakat.
(*)
Ikuti berita lainnya di GOOGLE NEWS
Penulis : Ricky Robian Syah
Editor : Ricky Robian Syah
