KARIMUN, KepriHeadline.id – PT TIMAH Tbk terus berupaya menyelaraskan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan kebutuhan pembangunan di daerah wilayah operasional perusahaan.
Salah satunya dilakukan melalui konsultasi publik pembaruan Dokumen Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) yang digelar di Gedung Nasional Karimun, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Kamis (3/9/2026).
Konsultasi publik tersebut menjadi bagian dari upaya PT TIMAH untuk memastikan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) selaras dengan kebutuhan riil masyarakat serta arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah.
Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari jajaran pemerintah daerah, perwakilan masyarakat, hingga kelompok penerima manfaat program PPM PT TIMAH.
Staf Ahli Perencana Utama Baperlitbang Provinsi Kepulauan Riau, Arif Fadillah, mengatakan pembaruan RIPPM PT TIMAH perlu diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Menurut dia, sinkronisasi tersebut penting agar program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan perusahaan dapat mendukung prioritas pembangunan dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Setiap rencana kebijakan yang dibuat dalam rangka pemberdayaan masyarakat oleh perusahaan, kita berharap menyatu dengan rencana kebijakan RPJMD provinsi maupun kabupaten kota,” kata Arif.
Ia menjelaskan, sejumlah isu strategis pembangunan di Kepulauan Riau dapat menjadi perhatian dalam penyusunan program PPM.
Isu tersebut meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi berbasis maritim, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas pelayanan publik, pelestarian budaya lokal, pembangunan infrastruktur, hingga penanganan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan.
Arif menilai keberadaan PT TIMAH di Kabupaten Karimun diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Memang hadirnya PT TIMAH ini kita harapkan mendorong dan membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karimun pada khususnya, karena berada di wilayah Kabupaten Karimun,” ujarnya.
Menurut Arif, program pemberdayaan masyarakat juga perlu dirancang secara terintegrasi. Dukungan di sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pengembangan mata pencaharian diharapkan dapat saling melengkapi sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Program Harus Memiliki Dampak yang Terukur
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun, H. Muhammad Isnaini, menekankan pentingnya program pengembangan masyarakat yang memberikan dampak nyata dan dapat diukur.
Menurut dia, program PPM ke depan perlu lebih fokus pada sektor-sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Ia mencontohkan bantuan berupa bibit maupun pupuk kepada petani. Menurutnya, program tersebut tidak seharusnya berhenti setelah bantuan diserahkan kepada penerima.
Program pemberdayaan, kata dia, harus memiliki target akhir dan indikator keberhasilan yang jelas.
“Setiap bantuan yang diberikan harus memiliki target akhir atau ending yang jelas. Jangan sekadar program selesai setelah barang diserahkan,” ujarnya.
Untuk memastikan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat, efektivitas kegiatan perlu dievaluasi secara berkala, misalnya dalam jangka waktu enam bulan hingga satu tahun.
Evaluasi tersebut diperlukan untuk mengetahui sejauh mana program mampu meningkatkan pendapatan dan mendorong kemandirian masyarakat.
“Tujuan utamanya adalah meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat agar mereka mampu mandiri dalam membiayai pendidikan dan kesehatan keluarganya,” kata Muhammad Isnaini.
Ia juga mendorong adanya sinkronisasi antara program PPM PT TIMAH dengan rencana pembangunan pemerintah daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah telah memiliki arah pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta rencana kerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dengan adanya penyelarasan tersebut, program yang dijalankan perusahaan diharapkan dapat mengisi kebutuhan masyarakat yang belum terakomodasi sekaligus menghindari tumpang tindih kegiatan.
“Penting adanya sinkronisasi antara program CSR PT TIMAH dengan rencana pembangunan daerah agar tidak terjadi overlapping kegiatan,” ujarnya.
Muhammad Isnaini berharap koordinasi antara PT TIMAH dan OPD di Kabupaten Karimun dapat terus diperkuat.
Koordinasi tersebut dinilai penting untuk memastikan kesesuaian antara rencana program perusahaan dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Selain aspek ekonomi dan sosial, keberlanjutan lingkungan juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan program PPM.
Setiap program yang dirancang diharapkan mempertimbangkan kondisi lingkungan serta potensi yang dimiliki masing-masing wilayah sehingga manfaat program dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.
(*)
Penulis : Ricky Robian Syah
Editor : Ricky Robian Syah
