Karimun, KepriHeadline.id – Pemerintah Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, memastikan bahwa layanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) untuk masyarakat kurang mampu akan tetap berlanjut pada tahun 2025.
Sebelumnya, sempat beredar informasi mengenai penghentian layanan ini, namun surat pemberitahuan tersebut telah resmi dicabut.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Karimun, Rachmadi, menyampaikan bahwa pelayanan Jamkesda 2025 tetap berlanjut hingga tercapainya Universal Health Coverage (UHC) non-cut off sebagaimana ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.
“Pelayanan Jamkesda tahun 2025 tetap dilanjutkan sampai kita mencapai target UHC non-cut off sesuai persyaratan dari BPJS Kesehatan,” ujar Rachmadi, Jumat, 3 Januari 2025.
Dijelaskan Rachmadi, Pemkab Karimun melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) telah menganggarkan Rp 700 juta untuk mendukung layanan Jamkesda 2025. Namun, jumlah tersebut belum mencukupi untuk kebutuhan pelayanan, ditambah beban hutang Jamkesda tahun 2023 dan 2024 yang mencapai miliaran rupiah.
Setelah digelar rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi I DPRD Karimun, Dinas Kesehatan, dan BPKAD di gedung DPRD Kabupaten Karimun, tercapai kesepakatan bersama. Dalam rapat tersebut, BPKAD berkomitmen untuk menyelesaikan pembayaran hutang BPJS tahun 2024 dan hutang Jamkesda tahun 2023-2024 melalui skema anggaran Tunda Bayar (TB).
“Anggaran Rp 700 juta khusus untuk pelayanan Jamkesda. Sementara itu, pembayaran hutang BPJS tahun 2024 akan diselesaikan pada triwulan I tahun 2025 untuk memenuhi UHC non-cut off,” jelas Rachmadi.
DPRD Diminta Kawal Anggaran
Rachmadi juga menegaskan pentingnya pengawasan dari DPRD Karimun, khususnya Komisi I, dalam memastikan anggaran yang telah disepakati dapat terlaksana dengan baik.
“Kami berharap DPRD dapat berkomitmen mengawal anggaran untuk pelayanan Jamkesda, pembayaran hutang tahun sebelumnya, serta mendukung program pemenuhan UHC tahun 2025,” tutupnya.
Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Karimun dalam mendukung akses kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat kurang mampu, sekaligus mendorong tercapainya target UHC di wilayah tersebut.
(*)
Ikuti berita lainnya di GOOGLE NEWS
Penulis : Ricky Robian Syah
Editor : Ricky Robian Syah
