JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memaparkan capaian kinerja serta realisasi anggaran kementeriannya hingga Triwulan I Tahun 2026 dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Selasa (31/3/2026).
Dalam rapat yang berlangsung di Gedung Nusantara, Jakarta, Nusron menyampaikan bahwa realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN hingga akhir Maret 2026 telah mencapai 20,10 persen.
“Realisasi anggaran hingga akhir Maret 2026 telah mencapai 20,10 persen. Kami optimistis capaian ini akan terus meningkat seiring percepatan pelaksanaan program strategis di lapangan,” ujar Nusron.
Selain realisasi anggaran, Nusron juga memaparkan perkembangan sejumlah Program Strategis Nasional (PSN) yang menjadi prioritas kementeriannya. Beberapa program menunjukkan progres positif, seperti pengukuran bidang tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penyusunan peta bidang tanah, serta penanganan sengketa dan konflik pertanahan.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kegiatan yang belum terealisasi. Namun, menurutnya, hal tersebut bukan disebabkan oleh hambatan, melainkan masih dalam tahap persiapan teknis dan administratif.
“Kami memastikan kegiatan yang belum terealisasi saat ini masih dalam tahap persiapan agar pelaksanaannya tepat sasaran,” kata Nusron.
Untuk mengoptimalkan capaian kinerja sepanjang tahun 2026, Nusron menekankan pentingnya dukungan dari berbagai pihak, termasuk DPR RI, guna mempercepat pelaksanaan program yang telah direncanakan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin meminta agar kinerja Kementerian ATR/BPN pada triwulan berikutnya terus dioptimalkan dan berorientasi pada kepentingan publik.
“Kami meminta seluruh program dan anggaran tahun 2026 benar-benar berorientasi pada outcome dan dampak nyata bagi masyarakat, serta memastikan kepatuhan pelaksanaan belanja sesuai ketentuan,” ujar Zulfikar.
Rapat kerja ini juga dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan beserta jajaran pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
(*)
Penulis : Ricky Robian Syah
Editor : Ricky Robian Syah
