KARIMUN, KepriHeadline.id – Tingkat inflasi Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, tercatat sebesar 2,08 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) hingga Agustus 2026.
Angka tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional, yakni 1,5 persen hingga 3,5 persen. Capaian itu juga menempatkan Karimun sebagai salah satu dari 10 kabupaten/kota dengan tingkat inflasi terendah di Indonesia.
Di sisi lain, perekonomian Karimun menunjukkan pertumbuhan positif. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2026 tercatat 5,32 persen, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Karimun meminta seluruh pihak tidak lengah menjaga stabilitas harga, terutama menjelang akhir tahun.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Karimun Rocky Marciano Bawole saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Karimun Triwulan III 2026 di Ruang Rapat Cempaka Putih, Rabu (23/9/2026).
Rocky mengatakan, karakteristik Karimun sebagai daerah kepulauan membuat stabilitas harga sangat bergantung pada kelancaran pasokan dan distribusi bahan pangan.
“Kita ketahui bersama, Karimun sebagai daerah kepulauan memiliki tantangan tersendiri. Ketergantungan pasokan bahan pangan dari luar daerah, faktor cuaca, dan distribusi antar pulau sangat memengaruhi harga,” kata Rocky.
Menurut dia, gangguan kecil dalam rantai pasok dapat berdampak langsung terhadap harga sejumlah komoditas pangan di pasar.
“Sedikit saja distribusi pasokan pangan terganggu, harga komoditas pangan seperti cabai, beras, minyak goreng, gula pasir bahkan hingga harga ikan akan langsung bergejolak di pasar,” ujarnya.
Tekanan inflasi berpotensi meningkat
Memasuki kuartal IV 2026, Pemkab Karimun mewaspadai potensi meningkatnya tekanan inflasi.
Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi meningkatnya permintaan masyarakat menjelang akhir tahun, momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), serta potensi cuaca ekstrem yang dapat mengganggu distribusi logistik melalui jalur laut.
Karena itu, Rocky meminta seluruh anggota TPID memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor untuk mengantisipasi berbagai potensi tekanan harga.
Ia menginstruksikan agar sembilan langkah konkret pengendalian inflasi dijalankan secara konsisten dengan mengacu pada strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.
“Setiap langkah perlu dilaksanakan secara konsisten dan terukur, dengan mengoptimalkan peran dan kewenangan masing-masing perangkat daerah serta stakeholder terkait, sehingga berbagai potensi tekanan inflasi dapat diantisipasi dan ditangani secara cepat dan tepat,” kata Rocky.
Pemkab Karimun juga mendorong penguatan edukasi kepada masyarakat agar menerapkan pola belanja yang bijak. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menjaga daya beli sekaligus mendukung stabilitas harga di daerah.
Melalui Rakor TPID Triwulan III 2026, Pemkab Karimun menargetkan berbagai langkah antisipasi dapat segera diterapkan sehingga stabilitas perekonomian dan daya beli masyarakat tetap terjaga hingga akhir 2026.
(*)
Penulis : Ricky Robian Syah
Editor : Ricky Robian Syah
