Karimun, KepriHeadline.id – Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, mencatat kenaikan inflasi sebesar 0,46 persen secara bulanan (month-to-month) pada Juli 2025. Kenaikan ini dipicu oleh gangguan distribusi dan ketersediaan bahan pangan pokok di daerah tersebut.
Badan Pusat Statistik (BPS) Karimun mencatat, kelompok bahan makanan menjadi penyumbang utama inflasi dengan kontribusi mencapai 1,37 persen. Situasi ini turut menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama setelah munculnya kebijakan pembatasan logistik dari wilayah tetangga, seperti Batam.
“Pada Juli 2025, Karimun mengalami inflasi 0,46 persen. Kami akan menindaklanjuti kondisi ini melalui koordinasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kepri,” ujar Bupati Karimun, Iskandarsyah, saat memimpin rapat koordinasi ketersediaan bahan pokok di Tanjung Balai Karimun, Jumat (1/8/2025).
Menurut Iskandarsyah, kelangkaan sejumlah bahan pokok tak lepas dari kendala distribusi dan pasokan yang terganggu dalam beberapa bulan terakhir. Pemerintah pun segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan ini.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Bea Cukai dan Gubernur Kepri untuk memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok. Hari ini kita akan memetakan kebutuhan riil di lapangan, agar penanganan lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Kebutuhan 12 Komoditas Strategis
Pemerintah Kabupaten Karimun mencatat kebutuhan tahunan terhadap 12 komoditas pangan strategis sepanjang 2025. Komoditas yang dimaksud mencakup:
Beras: 24.332 ton
Jagung: 6.331 ton
Kedelai: 1.429 ton
Bawang Merah: 1.052 ton
Bawang Putih: 722 ton
Cabai Besar: 1.320 ton
Cabai Rawit: 815 ton
Daging Sapi/Kerbau: 431 ton
Daging Ayam Ras: 5.428 ton
Telur Ayam Ras: 4.916 ton
Gula Konsumsi: 3.277 ton
Minyak Goreng: 3.108 ton
Iskandarsyah menambahkan, pemerintah akan fokus untuk mengontrol harga agar tetap stabil. Menurut dia, kenaikan harga akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat.
“Kami terus menjaga stabilitas harga agar inflasi terkendali. Bila harga melambung, maka konsumsi masyarakat otomatis menurun. Itu sebabnya pengendalian inflasi menjadi salah satu prioritas utama kami,” kata Iskandarsyah.
Pemerintah Kabupaten Karimun berharap koordinasi lintas instansi dan evaluasi berkala dapat meredam laju inflasi dalam beberapa bulan ke depan, sekaligus memastikan distribusi bahan pokok berjalan lancar.
(*)
Ikuti berita lainnya di GOOGLE NEWS
Penulis : Ricky Robian Syah
Editor : Ricky Robian Syah
