Karimun, KepriHeadline.id – Puluhan tenaga honor kontrak sekolah di Kabupaten Karimun menghadapi kendala dalam mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II.
Masalah ini muncul karena Surat Keputusan (SK) yang mereka miliki tidak tercatat dalam data Badan Kepegawaian Negara (BKN), sehingga mereka dinyatakan gagal dalam tahap administrasi seleksi PPPK.
Bernaung di bawah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), para tenaga honor ini mengadukan nasib mereka ke DPRD Karimun dengan harapan bisa menemukan solusi agar tetap mendapatkan kesempatan dalam seleksi administrasi PPPK.
Keluhan mereka diterima oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Karimun, Sulfanow Putra, yang kemudian menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Karimun.
Sulfanow menegaskan bahwa tenaga honor juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi PPPK.
“Permasalahan ini muncul karena pemerintah hanya mengakui tenaga ASN dan PPPK. Padahal, mereka yang sudah bertahun-tahun mengabdi di sekolah juga layak mendapat kesempatan,” ujar Sulfanow, usai RDP, Kamis (20/2/2025).
Ia meminta BKPSDM untuk mencari solusi yang memungkinkan para tenaga honor ini tetap bisa mengikuti seleksi.
“Mereka tidak meminta untuk langsung diterima, tetapi hanya ingin diberikan kesempatan untuk ikut ujian. Lulus atau tidak, mereka sudah siap menerima hasilnya,” tambahnya.
Wakil Ketua PGRI Kabupaten Karimun, Muhammad Karta, menjelaskan bahwa kendala utama tenaga honor ini terletak pada SK mereka yang tidak diakui dalam sistem BKN.
“Berkas mereka sebenarnya lengkap, namun terhambat karena SK yang mereka miliki tidak tercatat dalam nomenklatur BKN, sehingga tidak bisa digunakan sebagai syarat pendaftaran PPPK,” ujarnya.
Karta mengungkapkan bahwa aturan BKN tahun 2022 mengakibatkan status mereka tidak terdata, meskipun mereka telah mengabdi selama bertahun-tahun sebagai penjaga sekolah, pramubakti, dan pesuruh sekolah.
“Jika aturan ini diberlakukan, seharusnya BKPSDM dapat mencari solusi agar status mereka disesuaikan dengan regulasi yang ada,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat mengambil langkah kebijakan yang memberikan ruang bagi tenaga honor ini untuk tetap mengikuti seleksi administrasi PPPK.
“Meskipun sulit mengubah SK yang sudah ada, harapannya ada kebijakan dari pemerintah daerah yang memungkinkan mereka tetap bisa lolos tahap administrasi,” pungkasnya.
(*)
Ikuti berita lainnya di GOOGLE NEWS
Penulis : Ricky Robian Syah
Editor : Ricky Robian Syah
