Karimun, KepriHeadline.id – Pemerintah Kabupaten Karimun menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Karimun dalam penanganan permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di Gedung Nilam Sari, Kompleks Perkantoran Bupati Karimun, Senin (1/9/2025).
Kepala Kejari Karimun, Denny Wicaksono, menjelaskan bahwa melalui kerja sama ini kejaksaan berperan sebagai pengacara negara (JPN). Kejaksaan akan memberikan pendampingan, pertimbangan, hingga opini hukum terhadap kebijakan Pemerintah Daerah maupun instansi terkait.
“Melalui kesepakatan ini, Kejari Karimun menyediakan bantuan dan tindakan hukum lainnya bagi instansi pemerintah dalam menghadapi persoalan Perdata maupun Tata Usaha Negara. Tujuannya, meminimalisasi potensi masalah hukum yang bisa timbul,” kata Denny.
Ia menambahkan, pendampingan hukum sejak tahap awal diharapkan dapat memastikan kebijakan daerah sesuai regulasi yang berlaku, sekaligus mencegah praktik penyimpangan maupun maladministrasi.
“Ini adalah langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan, sehingga berdampak positif pada peningkatan pelayanan publik,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Karimun Iskandarsyah mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak membuat kebijakan yang bertentangan dengan aturan.
“Lebih baik kita mencegah sejak awal dengan mengikuti analisis hukum, daripada hanya mengandalkan asumsi yang tidak valid,” tegas Iskandarsyah.
Ia menuturkan, nota kesepahaman ini melibatkan 11 unsur pemerintahan daerah, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), RSUD, dan DPRD Karimun.
(*)
Ikuti berita lainnya GOOGLE NEWS
Eksplorasi konten lain dari Kepriheadline.id
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Penulis : Ricky Robian Syah
Editor : Ricky Robian Syah
