KARIMUN, KepriHeadline.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun menargetkan penyelesaian batas wilayah desa secara definitif rampung pada 2026.
Target tersebut ditegaskan Bupati Karimun, H. Ing. Iskandarsyah, saat mengumpulkan camat dan kepala desa (kades) se-Kabupaten Karimun dalam forum silaturahmi dan Focus Group Discussion (FGD) di Rumah Dinas Bupati, Senin (30/3/2026).
Dalam forum tersebut, Pemkab Karimun membahas tiga isu strategis, yakni penyelesaian batas wilayah desa, pembentukan pusat ekonomi baru, serta percepatan pengentasan desa tertinggal.
Iskandarsyah menekankan pentingnya kejelasan batas administrasi desa sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang baik. Ia meminta seluruh camat dan kepala desa untuk mempercepat proses penetapan batas wilayah yang masih bermasalah.
“Seluruh batas desa harus sudah tuntas paling lambat 2026. Ini menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan administrasi pemerintahan dan pembangunan,” ujar Iskandarsyah.
Senada dengan itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Karimun, Jackie Stewart Touw, mengingatkan adanya konsekuensi jika target tersebut tidak tercapai.
Menurut dia, keterlambatan penetapan batas desa berpotensi menghambat regulasi serta memengaruhi kelancaran penyaluran Dana Desa.
“Penetapan batas desa ini krusial. Jika tidak selesai tepat waktu pada 2026, akan berdampak langsung pada regulasi dan alokasi Dana Desa ke depan,” kata Jackie.
Selain aspek administrasi, Bupati juga mendorong pemerintah desa untuk aktif menggali potensi wilayah masing-masing guna menciptakan pusat-pusat ekonomi baru. Ia menegaskan pentingnya inovasi dan kolaborasi antardesa dalam memperkuat perekonomian daerah.
“Saya minta kepala desa berani berinovasi. Gali potensi lokal untuk menciptakan roda ekonomi baru. Namun, harus ada sinergi antardesa dan sejalan dengan program Pemkab,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Karimun juga memberikan perhatian khusus terhadap percepatan pembangunan di desa tertinggal, khususnya Desa Selat Mie. Pemerintah daerah berkomitmen melakukan pendampingan intensif agar desa tersebut dapat segera keluar dari status tertinggal.
Turut hadir dalam kegiatan itu Wakil Bupati Karimun, Rocky Marciano Bawole, serta jajaran pemerintah daerah lainnya. Forum ini diharapkan menjadi momentum memperkuat koordinasi, mempercepat birokrasi, serta mendorong pembangunan desa yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
(*)
Penulis : Ricky Robian Syah
Editor : Ricky Robian Syah
