Karimun, KepriHeadline.id – Pemerintah Kabupaten Karimun menyiapkan skema untuk menyelesaikan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sempat tertunda selama lima bulan pada tahun 2024.
Bupati Karimun Iskandarsyah memastikan pemerintah daerah tidak melupakan kewajiban tersebut. Meski demikian, pembayaran TPP yang tertunda tidak dapat dilakukan sekaligus karena harus menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku serta kemampuan keuangan daerah.
Hal itu disampaikan Iskandarsyah saat dikonfirmasi di kediamannya, Jumat (4/9/2026).
Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Karimun telah menyiapkan strategi untuk mengembalikan hak ASN tersebut secara bertahap melalui peningkatan alokasi pembayaran TPP pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
“Ini masalah penting, tidak mungkin kami lupakan begitu saja. Untuk membayarkan secara sekaligus itu tidak bisa karena terbentur dengan aturan, namun kami punya solusinya,” kata Iskandarsyah.
Dibayar Melalui Skema Bertahap
Iskandarsyah menjelaskan, nilai TPP ASN selama lima bulan yang belum dibayarkan pada tahun 2024 akan diakumulasi dan diselesaikan secara bertahap.
Pemerintah daerah berencana memasukkan skema pembayaran tersebut melalui peningkatan nilai TPP ASN pada tahun-tahun berikutnya.
Pada tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Karimun menganggarkan sekitar Rp 8,1 miliar untuk pembayaran TPP setiap bulan dengan alokasi selama 13 bulan.
Sementara pada tahun 2027, anggaran tersebut direncanakan meningkat menjadi sekitar Rp 9,3 miliar per bulan dengan alokasi pembayaran selama 14 bulan.
Menurut Iskandarsyah, skema tersebut diharapkan dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran TPP ASN yang tertunda pada 2024.
“Cara kita adalah nilai lima bulan yang tidak dibayarkan tadi kami akumulasi dan kami bayarkan per tahun dengan cara kami naikkan TPP-nya,” ujarnya.
“Di tahun 2026 kita anggarkan Rp 8,1 miliar per bulan selama 13 bulan. Nah, di tahun 2027 kita rencanakan naik menjadi Rp 9,3 miliar per bulan dan dianggarkan selama 14 bulan. Diperkirakan dalam tiga tahun anggaran, utang TPP tersebut bisa lunas,” lanjut Iskandarsyah.
Rencana tersebut nantinya akan diusulkan terlebih dahulu kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Pemerintah Kabupaten Karimun berharap rencana peningkatan TPP tersebut mendapatkan persetujuan sehingga skema pembayaran hak ASN yang tertunda dapat direalisasikan.
“Semoga ini dapat disetujui, namun kami juga akan sesuaikan dengan kondisi pendapatan daerah tentunya. Semoga PAD kita semakin banyak di tahun 2027 dan seterusnya,” kata Iskandarsyah.
TPP Sempat Tertunda Lima Bulan
Penundaan pembayaran TPP selama lima bulan pada tahun 2024 sebelumnya menjadi persoalan yang cukup serius bagi ribuan ASN di Kabupaten Karimun.
Pembayaran tambahan penghasilan yang tertunda pada periode tersebut berdampak terhadap kondisi keuangan para ASN.
Tidak sedikit ASN yang harus menghadapi kesulitan memenuhi berbagai kebutuhan, mulai dari cicilan rumah, biaya pendidikan anak hingga kebutuhan sehari-hari.
Penurunan daya beli ASN juga disebut ikut memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Persoalan tersebut bahkan sempat memicu aksi sejumlah ASN yang mendatangi Kantor Bupati Karimun pada 9 Januari 2025 untuk menyampaikan aspirasi terkait pembayaran TPP.
Sejak Iskandarsyah bersama Wakil Bupati Karimun Rocky Marciano Bawole memimpin Kabupaten Karimun pada Februari 2025, pemerintah daerah berkomitmen memperbaiki sistem pembayaran TPP ASN.
Komitmen tersebut diwujudkan dengan upaya menjaga agar pembayaran TPP dapat dilakukan secara rutin dan tepat waktu.
Iskandarsyah menilai, persoalan kesejahteraan ASN tidak hanya berkaitan dengan urusan internal pemerintahan.
Menurut dia, kelancaran pembayaran TPP juga memiliki pengaruh terhadap daya beli dan perputaran ekonomi di Kabupaten Karimun.
Dengan jumlah sekitar 7.554 PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), keberadaan ASN dinilai memiliki kontribusi cukup besar terhadap aktivitas ekonomi daerah.
“Kami sangat miris dengan TPP ASN di Kabupaten Karimun yang masih terbilang kecil dibandingkan kabupaten kota lain,” ujar Iskandarsyah.
Ia mengatakan, pemerintah daerah akan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan ASN sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Selain itu, penyelesaian TPP yang tertunda menjadi salah satu perhatian pemerintah agar persoalan serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.
“Kami akan berupaya semaksimal mungkin agar bisa memberikan tunjangan untuk para ASN yang belum sempat terbayarkan. Karena kelancaran penyaluran TPP itu kunci dari perputaran ekonomi di Kabupaten Karimun,” katanya.
Iskandarsyah berharap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun-tahun mendatang dapat memperkuat kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Karimun.
Dengan skema yang telah disiapkan, pemerintah daerah berharap pembayaran TPP ASN dapat terus berjalan lancar, sekaligus menyelesaikan kewajiban pembayaran yang sempat tertunda selama lima bulan pada tahun 2024.
Bagi ribuan ASN di Kabupaten Karimun, rencana tersebut menjadi harapan baru agar hak yang tertunda dapat dikembalikan secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang.
(*)
Penulis : Ricky Robian Syah
Editor : Ricky Robian Syah
