JAKARTA, KepriHeadline.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) membahas pembagian tugas dan kewenangan kedua lembaga guna memperjelas pelaksanaan program reforma agraria.
Pembahasan tersebut dilakukan dalam Rapat Tindak Lanjut Pembentukan BRAN yang digelar di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Rapat dibuka Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan. Dalam pertemuan itu, salah satu fokus utama pembahasan adalah penataan hubungan kerja serta pembagian kewenangan antara Kementerian ATR/BPN dan BRAN.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ossy mengatakan, penyelarasan tugas dan fungsi kedua lembaga diperlukan agar pelaksanaan reforma agraria, urusan pertanahan, dan tata ruang dapat berjalan lebih efektif.
Menurut dia, pembahasan tersebut bukan untuk mempertahankan struktur atau nomenklatur masing-masing lembaga, melainkan memastikan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
“Kita tidak sedang mempertahankan struktur atau nomenklatur dari lembaga kita masing-masing, baik ATR/BPN atau BRAN. Rapat ini justru sedang memastikan agar seluruh tugas dan fungsi yang terkait dengan Reforma Agraria, pertanahan, dan tata ruang ke depannya dapat berjalan dengan semakin efektif,” ujar Ossy
Dia menjelaskan, BRAN yang dibentuk setelah pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria pada September lalu mendapat mandat untuk menangani tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian reforma agraria.
Namun, sejumlah tugas BRAN dinilai masih memiliki irisan dengan kewenangan Kementerian ATR/BPN. Karena itu, diperlukan penyelarasan agar tidak terjadi pekerjaan ganda antara kedua lembaga.
“Ini yang harus kita selaraskan supaya ke depan tidak ada pekerjaan yang dilakukan secara bersamaan oleh kedua lembaga. Saya mohon pertemuan hari ini dimanfaatkan betul untuk memperjelas pembagian kewenangan antara BRAN dan Kementerian ATR/BPN,” katanya.
Ossy menambahkan, penataan kelembagaan dan penyelarasan kewenangan menjadi bagian penting dalam upaya mempercepat pelaksanaan reforma agraria.
Dengan pembagian tugas yang jelas, kebijakan dan program reforma agraria diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sekaligus mendukung visi Presiden Republik Indonesia.
Dalam rapat tersebut, Kepala BRAN Dedi Prasetyo turut memaparkan analisis mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BRAN.
Paparan itu menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan struktur organisasi yang mampu mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan BRAN secara optimal.
Dedi mengatakan, pembentukan BRAN pada dasarnya berorientasi pada kepentingan masyarakat, sebagaimana amanat Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“Semangat kita adalah semua bekerja untuk kepentingan rakyat. Sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, itulah landasan filosofi kenapa BRAN ini dibentuk,” ujar Dedi.
Rapat kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan pertukaran pandangan yang melibatkan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta perwakilan BRAN.
Pembahasan lanjutan akan dilakukan untuk memastikan pembagian tugas, fungsi, dan kewenangan kedua lembaga tersusun secara jelas dan selaras sehingga pelaksanaan reforma agraria dapat berjalan lebih terarah.
(*)
Penulis : Ricky Robian Syah
Editor : Ricky Robian Syah
