KARIMUN, KepriHeadline.id – Asosiasi Kapal Penumpang Indonesia (APKAPI) DPW Riau-Kepulauan Riau bersama KWPRI bertemu dengan jajaran PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Cabang Tanjung Balai Karimun, Selasa (8/9/2026).
Pertemuan yang dikemas dalam kegiatan Afternoon Tea itu membahas sejumlah persoalan transportasi laut dan pelayanan kepelabuhanan.
Beberapa di antaranya yakni mekanisme pengajuan trayek baru, tarif jasa kepelabuhanan, evaluasi trayek yang tidak aktif, hingga digitalisasi pelayanan pelabuhan.
Koordinator APKAPI DPW Riau-Kepulauan Riau untuk Wilayah Tanjung Balai Karimun, Syahrinaldi, mengatakan pengembangan transportasi laut membutuhkan koordinasi antara operator kapal, Pelindo, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), agen, serta pemangku kepentingan lainnya.
Menurut dia, transportasi laut menjadi salah satu sarana penting bagi masyarakat di wilayah kepulauan.
Karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan trayek, tarif maupun pelayanan harus mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
“Transportasi laut merupakan urat nadi masyarakat kepulauan. Karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut trayek, tarif, pelayanan, dan digitalisasi pelabuhan harus dibicarakan secara bersama,” ujar Syahrinaldi.
Pengajuan Trayek Baru
Salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah pengajuan trayek baru kapal penumpang.
APKAPI berpandangan, pembukaan trayek baru perlu mempertimbangkan kondisi pasar dan kebutuhan masyarakat.
Koordinasi dengan asosiasi juga dinilai penting untuk mendapatkan gambaran mengenai kepadatan trayek, kesiapan armada, potensi penumpang, serta dampaknya terhadap operator yang telah beroperasi.
Syahrinaldi menegaskan rekomendasi APKAPI nantinya bukan untuk menghambat proses perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah.
Rekomendasi tersebut lebih diarahkan sebagai bahan koordinasi dan pertimbangan teknis dari sisi pelaku usaha.
“Kami mendukung pembukaan trayek baru sepanjang didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat dan kajian yang memadai,” katanya.
Menurut Syahrinaldi, pembukaan trayek tanpa mempertimbangkan kondisi pasar dapat menimbulkan tumpang tindih pelayanan dan persaingan usaha yang tidak sehat.
Pembahasan mengenai mekanisme rekomendasi tersebut akan dilanjutkan dalam rapat koordinasi resmi yang melibatkan APKAPI, Pelindo, dan instansi terkait.
Tarif Jasa Kepelabuhanan
Selain trayek, APKAPI dan Pelindo juga membahas tarif jasa kepelabuhanan yang berkaitan dengan operasional kapal penumpang.
APKAPI berharap setiap rencana perubahan atau penyesuaian tarif terlebih dahulu dikomunikasikan dengan operator kapal.
Syahrinaldi mengatakan pembahasan tarif perlu memperhatikan kebutuhan pengelolaan pelabuhan sekaligus kondisi operator dan masyarakat.
“Kami tidak menolak penyesuaian yang memang memiliki dasar, kebutuhan, dan perhitungan yang jelas. Namun, setiap perubahan harus dibicarakan secara transparan,” ujarnya.
Menurut dia, biaya kepelabuhanan memiliki keterkaitan dengan struktur biaya operasional kapal.
Pada akhirnya, kondisi tersebut dapat berdampak terhadap biaya pelayanan yang harus dibayar masyarakat.
Karena itu, komunikasi antara Pelindo dan operator dinilai penting agar kebijakan tarif dapat diterapkan secara rasional dan tetap menjaga keberlangsungan konektivitas antarpulau.
Trayek Tidak Aktif Dievaluasi
APKAPI dan Pelindo juga menyoroti sejumlah trayek yang telah tersedia, tetapi tidak memiliki kapal yang beroperasi atau tidak berjalan secara efektif.
Trayek tersebut dinilai perlu diinventarisasi dan dievaluasi bersama KSOP.
Evaluasi nantinya dapat mencakup potensi penumpang, kebutuhan masyarakat, kelayakan usaha, ketersediaan armada, kondisi pelabuhan, hingga kesinambungan operasional.
“Trayek tidak cukup hanya tercatat di atas kertas. Trayek harus benar-benar hidup, memiliki kapal, melayani masyarakat, dan memberikan manfaat bagi konektivitas daerah,” kata Syahrinaldi.
Hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi dasar untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk penataan, pengaktifan kembali, atau penyesuaian trayek sesuai aturan dan kewenangan masing-masing pihak.
Dorong Digitalisasi Pelayanan Pelabuhan
Digitalisasi pelayanan kapal penumpang dan kepelabuhanan juga menjadi salah satu agenda yang dibahas.
APKAPI dan Pelindo memandang sistem pelayanan yang terintegrasi diperlukan untuk meningkatkan kecepatan, kepastian, transparansi, dan akurasi data.
Sistem tersebut diharapkan dapat mengintegrasikan data kapal, operator, agen, jadwal keberangkatan, trayek, pelayanan terminal, hingga administrasi kepelabuhanan.
Syahrinaldi menekankan digitalisasi harus memberikan perubahan nyata terhadap proses pelayanan.
“Digitalisasi jangan hanya memindahkan formulir dari kertas ke layar. Digitalisasi harus memotong birokrasi, mempercepat pelayanan, memberikan kepastian, dan mengintegrasikan seluruh pihak yang terlibat,” ujarnya.
Syahrinaldi mengatakan pertemuan Afternoon Tea tersebut menjadi langkah awal untuk menyamakan pandangan antara APKAPI dan Pelindo.
Hasil pembahasan akan ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi resmi bersama para pemangku kepentingan.
Beberapa agenda yang akan dibahas secara lebih teknis antara lain mekanisme rekomendasi APKAPI untuk pengajuan trayek baru, pola komunikasi mengenai tarif jasa kepelabuhanan, evaluasi trayek tidak aktif, serta penyusunan roadmap digitalisasi pelayanan.
Rapat koordinasi juga diharapkan dapat menghasilkan langkah tindak lanjut yang terukur serta pembagian peran yang jelas antara APKAPI, Pelindo, KSOP, operator, agen, dan pihak terkait lainnya.
“APKAPI ingin hadir sebagai mitra strategis pemerintah dan Pelindo, bukan hanya menyampaikan persoalan, tetapi juga membawa data, pertimbangan, dan alternatif penyelesaian,” ujar Syahrinaldi.
Hasil pertemuan tersebut turut disampaikan kepada KSOP Tanjung Balai Karimun, KSOP Selat Panjang, DPP APKAPI, serta anggota APKAPI di wilayah Riau dan Kepulauan Riau sebagai bahan koordinasi dan persiapan tindak lanjut.
(*)
Penulis : Ricky Robian Syah
Editor : Ricky Robian Syah
