Karimun, KepriHeadline.id – DPRD Kabupaten Karimun menyoroti program unggulan KARTU SATU yang digagas Bupati dan Wakil Bupati Iskandarsyah-Rocky Marciano Bawole. Program tersebut menjadi andalan pasangan “Isrock” saat kampanye Pilkada 2024, namun kini dipertanyakan realisasinya oleh Fraksi Gerindra Plus.
Program KARTU SATU merupakan kartu layanan masyarakat dengan berbagai manfaat, seperti layanan kesehatan, insentif untuk lansia, bantuan pendidikan, program pra-kerja, insentif RT/RW, sembako murah, insentif untuk pelayanan agama, subsidi BBM untuk nelayan dan angkutan umum, bantuan modal UMKM, subsidi pupuk untuk petani, dan lain-lain.
Namun, Fraksi Gerindra Plus menilai rincian implementasi program tersebut masih belum jelas. Hal ini disampaikan oleh Anggota DPRD Karimun dari Fraksi Gerindra, Darmendra.
“Kami mempertanyakan program-program sosial dalam KARTU SATU, karena tidak ada penjelasan rinci di dokumen Rancangan Awal RPJMD. Kami hanya menemukan satu kali penyebutan program ini, yaitu pada halaman 211, yang menyebut implementasi KARTU SATU untuk bantuan kesejahteraan sosial,” jelas Darmendra.
Ia pun meminta Bupati Karimun memberikan penjelasan yang lebih detail mengenai program tersebut.
“Kami berharap dalam pembahasan nanti ada penjabaran yang jelas dan fokus agar KARTU SATU benar-benar bisa diaktualisasikan sesuai tujuan awalnya,” tambahnya.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga menyoroti masalah beban utang daerah yang dinilai cukup besar, mencapai Rp 173.257.101.356. Darmendra mendesak agar penyelesaian masalah ini menjadi prioritas utama.
“Masalah ini harus segera diselesaikan. Jika kita melihat proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah tahun 2025-2029 dalam tabel II-34 halaman 124 Ranwal RPJMD, target PAD cenderung stagnan dengan rata-rata pertumbuhan hanya 0,01 persen,” ujarnya.
Darmendra juga menjelaskan, peningkatan beban utang daerah bukan tanpa dasar. Pada 2022, nilai hutang kewajiban daerah hanya sekitar Rp 47,04 miliar, namun melonjak menjadi Rp 121,27 miliar pada 2023, dan diperkirakan naik lagi hingga 63 persen pada 2024.
“Ini menunjukkan kondisi keuangan daerah yang cukup mengkhawatirkan. Jika pola pengelolaan keuangan seperti ini terus dipertahankan, bukan tidak mungkin Karimun akan menuju ambang kehancuran bahkan potensi pailit,” tegasnya.
(*)
Ikuti berita lainnya di GOOGLE NEWS
Penulis : Ricky Robian Syah
Editor : Ricky Robian Syah
