Karimun, KepriHeadline.id – Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun memastikan bahwa proyek pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah (RHA) di Bati akan kembali dilanjutkan pada tahun 2026, seiring dengan upaya percepatan pembebasan lahan yang kini memasuki tahap akhir.
Wakil Bupati Karimun, Rocky Marciano Bawole, menjelaskan bahwa sejumlah lahan sebenarnya telah siap dibebaskan, namun realisasinya harus tertunda akibat keterbatasan anggaran operasional di tahun 2025.
“Ada beberapa bidang lahan yang sudah siap dibayarkan. Namun, karena anggaran operasional tidak dianggarkan pada tahun 2025, proses pembebasan tersebut belum bisa dilanjutkan,” ujarnya pada Kamis, 11 April 2025.
Sebagai langkah antisipasi, Pemda Karimun telah mengusulkan anggaran sebesar Rp 250 juta melalui APBD Perubahan (APBD-P) untuk menyelesaikan pembebasan lahan seluas kurang lebih 3 hektare. Dana tersebut berasal dari dukungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
“Pak Bupati sudah menyetujui, dan kami anggarkan agar tim pembebasan lahan bisa kembali bekerja,” tambah Rocky.
Ia menjelaskan, proses pembebasan lahan sebelumnya sempat terhambat akibat status kawasan yang masuk dalam hutan lindung. Dari total 15 hektare lahan yang dibutuhkan, sebagian besar memiliki dokumen sporadik yang diterbitkan masyarakat pada tahun 2016 dan 2018.
“Lahan itu awalnya termasuk kawasan hutan lindung, tapi sekarang sudah berstatus ‘putih’ karena proyek ini masuk Proyek Strategis Nasional (PSN),” jelasnya.
Meski demikian, dari telaah hukum, sekitar 10 hektare lahan dengan dokumen sporadik tersebut tidak bisa dibayarkan karena tidak memenuhi syarat legal formal. Pemda pun melakukan pendekatan persuasif agar tidak menimbulkan konflik dan semua pihak merasa diuntungkan.
“Kami tempuh jalur negosiasi dua arah, supaya penyelesaian berjalan lancar tanpa merugikan siapa pun,” ungkapnya.
Setelah proses pembebasan rampung, pengembangan Bandara RHA Karimun akan kembali dipacu. Proyek ini ditargetkan selesai pada tahun 2027 dan diharapkan dapat meningkatkan konektivitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karimun.
“Kalau pembebasan tuntas di 2025, maka Pemerintah Pusat akan kembali mengucurkan anggaran di 2026. Harapannya, di tahun 2027 kita sudah bisa terbang langsung dari Karimun ke Jakarta,” tutup Rocky optimis.
(*)
Ikuti berita lainnya di GOOGLE NEWS
Penulis : Ricky Robian Syah
Editor : Ricky Robian Syah
