Karimun, KepriHeadline.id – Puluhan petugas kebersihan di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau menggelar aksi mogok kerja pada Jumat, 14 Februari 2025. Aksi ini dipicu oleh keterlambatan pembayaran gaji selama dua bulan, yang berdampak pada kesejahteraan mereka.
Para pekerja ini mendatangi kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Karimun untuk meminta kejelasan terkait hak mereka yang tertunda.
Adapun besaran gaji yang diterima para petugas bervariasi tergantung pada tugas masing-masing. Supir dump truk, pickup, dan ambrol menerima Rp 1,6 juta per bulan, supir Tosa Rp 1,4 juta, ABK Rp 1,3 juta, dan petugas pemilah sampah Rp 1,25 juta. Namun, sejak Januari hingga Februari 2025, mereka belum mendapatkan pembayaran yang seharusnya diterima secara rutin.
“Tujuan kami datang ke sini untuk menanyakan kepastian gaji kami. Karena belum ada kejelasan, kami sementara waktu memilih mogok kerja,” ujar salah satu petugas kebersihan, Mulyono.
Ia menambahkan bahwa keterlambatan gaji ini sangat berdampak pada kehidupan mereka, mengingat pekerjaan ini adalah satu-satunya sumber penghasilan bagi banyak pekerja.
Selain menuntut pembayaran gaji yang tertunda, para petugas juga mempertanyakan kabar adanya rencana pemotongan gaji.
“Ada isu pemotongan gaji, tapi kami tidak diberi penjelasan resmi apakah benar atau tidak. Sementara gaji kami saja sudah tertunda, jadi kami benar-benar tidak tahu kepastiannya,” jelas Mulyono.
Setelah menunggu selama dua jam tanpa mendapatkan tanggapan dari pihak DLH, para petugas akhirnya membubarkan diri. Namun, mereka sepakat untuk terus melanjutkan aksi mogok kerja hingga Pemerintah Daerah Karimun memberikan kejelasan terkait pembayaran gaji serta rencana pemotongan yang beredar di kalangan pekerja.
(*)
Ikuti berita lainnya di GOOGLE NEWS
Penulis : Ricky Robian Syah
Editor : Ricky Robian Syah
