Karimun, KepriHeadline.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, terus menunjukkan komitmennya dalam pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah (RHA) Karimun. Salah satu langkah konkret terbaru adalah berhasilnya Pemkab Karimun menyelesaikan pembebasan lahan bandara seluas 58 hektar.
Pembebasan lahan ini merupakan tahap penting dalam upaya memperluas dan meningkatkan fasilitas bandara yang menjadi pintu gerbang utama transportasi udara di wilayah Kabupaten Karimun. Pengembangan ini juga diharapkan nantinya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, mempermudah aksesibilitas, dan menarik lebih banyak wisatawan maupun investasi ke Karimun.
Lahan seluas 58 Ha yang telah dibebaskan oleh Pemkab Karimun ini, telah bersertipikat langsung dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Karimun dan sudah diserahkan kepada Pemkab Karimun.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt Sekda) Karimun, Djunaidi, menjelaskan bahwa sertifikat lahan tersebut telah diserahkan kepada Kementerian Perhubungan melalui pengelola Bandara RHA.
“Saat ini, 58 hektare lahan telah selesai prosesnya. BPN menyerahkan kepada Pemda, dan Pemda melanjutkannya ke pihak bandara atas nama Kementerian Perhubungan,” ujar Djunaidi.
Ia menambahkan, total kebutuhan lahan untuk pengembangan Bandara RHA Karimun mencapai 109 hektare. Pada tahun depan, Pemkab Karimun berencana akan kembali membebaskan tambahan lahan seluas 51 hektare untuk mendukung pengembangan Bandara RHA Karimun.
“Setelah menjadi aset Pemda, lahan tersebut akan kembali diserahkan untuk mendukung progres pengembangan. Proses ini kami lakukan secara bertahap,” katanya.
Lebih lanjut, Djunaidi menyebutkan bahwa pada tahun 2025, Pemkab Karimun telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4,6 miliar untuk menyelesaikan sisa pembebasan lahan. Anggaran ini juga mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
“Pemprov Kepri turut membantu menyelesaikan proses pembebasan lahan ini. Meski bertahap, kami optimistis semua akan selesai sesuai target,” tuturnya.
Pengembangan Bandara RHA Karimun telah ditetapkan sebagai salah satu proyek strategis nasional. Proyek ini juga diatur dalam nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Perhubungan, Pemprov Kepri, dan Pemkab Karimun.
Kepala Bandara RHA Karimun, Fanani Zuhri, menjelaskan bahwa ketersediaan lahan menjadi syarat utama untuk pengembangan bandara.
“Pembebasan lahan ini adalah fondasi bagi pengembangan bandara. Setelah proses ini selesai, kami akan mengusulkan peningkatan spesifikasi bandara secara bertahap,” kata Fanani.
Tahap awal pengembangan difokuskan pada penambahan panjang landasan pacu (runway), pembangunan area parkir pesawat, serta terminal baru. Jika proses pembebasan lahan berjalan lancar, pengembangan ini ditargetkan rampung dalam tiga hingga empat tahun.
“Saat ini landasan Bandara RHA sudah mampu melayani pesawat jenis bisnis jet dan ATR-72 untuk penerbangan komersial. Namun, untuk pesawat Boeing 737 seri 500-800, hanya dapat digunakan hingga 70 persen kapasitas. Kami membutuhkan tambahan panjang runway sekitar 400 meter,” jelasnya.
Dengan berbagai upaya yang dilakukan, pengembangan Bandara RHA Karimun diharapkan menjadi motor penggerak baru dalam meningkatkan daya saing daerah, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat Karimun.
(*)
Ikuti berita lainnya di GOOGLE NEWS
Penulis : Ricky Robian Syah
Editor : Ricky Robian Syah
