BATAM – Warga mengeluhkan keberadaan showroom mobil Sabar Auto yang diduga menguasai bahu jalan, di Tembesi, Kota Batam.
Showroom tersebut berada di pinggir di kawasan jalan utama yang menjadi akses warga Perumahan Respin, Bukit Permata, Cipta Asri, Mako Brimob hingga Lapas Batam.
Warga Perumahan Respin hingga Cipta Asri Resah, yang juga Ketua IPK Batam, Devin Hutabarat, mendesak Satpol PP Bertindak Tegas Sebelum Konflik Warga dan Pelaku Usaha Meledak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Warga mengeluhkan penggunaan bahu jalan atau ROW jalan utama yang dinilai mengganggu kelancaran lalu lintas dan aktivitas masyarakat.
Kondisi tersebut disebut semakin terasa ketika kendaraan yang berkaitan dengan aktivitas showroom berada di sekitar badan atau bahu jalan. Akibatnya, ruas jalan yang menjadi akses utama warga kerap mengalami perlambatan, bahkan berpotensi menimbulkan kemacetan pada waktu-waktu tertentu.
Bagi warga, persoalan ini bukan semata-mata keberadaan sebuah usaha, melainkan menyangkut fungsi jalan umum yang seharusnya dapat digunakan masyarakat secara aman, tertib dan lancar.
Sejumlah warga pun mempertanyakan bagaimana sebuah kegiatan usaha seperti showroom kendaraan dapat beraktivitas di sekitar *ROW* jalan utama. Mereka meminta agar persoalan tersebut diperiksa secara terbuka, termasuk memastikan legalitas penggunaan lokasi serta izin yang dimiliki pelaku usaha.
Keresahan itu akhirnya mendorong warga menyampaikan surat kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam. Langkah tersebut diambil agar pemerintah dapat turun tangan dan memastikan apakah aktivitas showroom tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sihombing, salah seorang warga, berharap akses jalan utama tersebut dapat dikembalikan sebagaimana fungsinya dan tidak dipenuhi kegiatan usaha yang berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat.
Menurutnya, jalan tersebut merupakan akses penting dan menjadi jalur utama bagi warga di sejumlah kawasan perumahan. Karena itu, kepentingan masyarakat luas dinilai harus menjadi pertimbangan utama dalam penataan kawasan tersebut.
Kekecewaan serupa disampaikan warga Cipta Asri berinisial **NG**. Ia mempertanyakan apakah penggunaan bahu jalan atau *ROW* jalan utama untuk kegiatan showroom telah memiliki izin resmi dari instansi yang berwenang.
“Apakah memang bisa dan ada izin resmi sebuah usaha sekelas showroom menggunakan atau memanfaatkan jalan utama yang merupakan akses masyarakat?” demikian pertanyaan yang disampaikan warga.
Sementara itu, Ketua Ikatan Pemuda Karya (IPK) Kota Batam, Devin Hutabarat, S.Kom, turut buka suara menyikapi keresahan warga tersebut.
Devin mengatakan pihaknya mendukung aspirasi masyarakat agar jalan utama tersebut tidak digunakan untuk kegiatan showroom maupun aktivitas usaha lainnya yang berpotensi mengganggu kepentingan umum.
Menurut Devin, pemerintah tidak boleh membiarkan persoalan penggunaan ruang jalan berkembang tanpa kejelasan. Jika memang terdapat izin, kata dia, maka harus dijelaskan secara terbuka dasar dan batas penggunaannya. Sebaliknya, jika ditemukan pelanggaran, pemerintah harus berani mengambil tindakan sesuai aturan.
Devin juga mengingatkan Satpol PP Kota Batam agar tidak menunggu persoalan semakin besar baru bertindak. Menurutnya, pembiaran terhadap satu kegiatan yang mengganggu akses publik berpotensi menjadi preseden bagi munculnya kegiatan usaha lain di lokasi yang sama.
“Jangan sampai karena satu showroom dibiarkan, kemudian muncul showroom lain, warung lain, atau kegiatan usaha lainnya yang ikut menggunakan ruang jalan. Kalau dibiarkan, yang dirugikan akhirnya masyarakat,” tegas Devin.
Ia menilai penertiban bukan berarti mematikan aktivitas ekonomi masyarakat maupun pelaku usaha. Namun, kegiatan usaha tetap harus berjalan dengan memperhatikan aturan, tata ruang dan hak masyarakat untuk mendapatkan akses jalan yang aman dan nyaman.
Devin berharap Satpol PP bersama instansi terkait segera turun ke lapangan, memeriksa kondisi sebenarnya, mengecek legalitas serta memastikan fungsi *ROW* jalan tetap terlindungi. Ia mengingatkan, ketegasan pemerintah sejak awal jauh lebih baik daripada membiarkan keresahan berkembang menjadi benturan antara warga dan pelaku usaha.
“Jangan tunggu warga marah dan jangan tunggu terjadi benturan. Pemerintah harus hadir sebelum persoalan menjadi konflik. Kalau memang melanggar, tindak sesuai aturan. Kalau memang berizin, buka dan jelaskan kepada masyarakat. Jangan sampai warga hanya mendapatkan jawaban setelah persoalan membesar,” pungkasnya.
(*)
Penulis : Ayf
Editor : Ricky Robian Syah
