KARIMUN, KepriHeadline.id – Pemerintah Kabupaten Karimun bersama TNI-Polri dan sejumlah instansi terkait memperkuat koordinasi untuk mengantisipasi peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Penguatan kesiapsiagaan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi penanganan peningkatan eskalasi karhutla yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (10/8/2026).
Rapat berlangsung di Rumah Dinas Bupati Karimun, Jalan Yos Sudarso, Tanjung Balai Karimun.
Koordinasi dilakukan menyusul adanya potensi kondisi cuaca yang lebih kering akibat fenomena El Niño yang diperkirakan masih berlangsung hingga awal 2027.
Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan risiko munculnya titik api sehingga diperlukan pemantauan dan kesiapan personel di lapangan.
Dalam rapat tersebut, Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago mengingatkan pemerintah daerah agar mewaspadai perkembangan kondisi cuaca.
Berdasarkan paparan dalam rapat, anomali suhu muka laut Nino 3.4 tercatat mencapai +1,59 derajat Celsius. Kondisi tersebut menunjukkan El Niño berada pada kategori kuat dan berpotensi mengalami peningkatan.
Karena itu, pemantauan titik api dan kesiapsiagaan personel perlu ditingkatkan.
“Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dengan meningkatkan pemantauan titik api, kesiapsiagaan personel, serta koordinasi lintas sektor guna mencegah meluasnya karhutla,” demikian arahan dalam rapat.
Kepri Masuk Tujuh Besar Luas Karhutla
Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Surharyanto juga meminta pemerintah daerah mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia dalam menghadapi potensi karhutla.
Menurut dia, keterbatasan pertumbuhan awan hujan menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Operasi tersebut bahkan belum dapat dilaksanakan hingga akhir Agustus 2026.
“Pemerintah daerah diminta mengoptimalkan personel, peralatan dan dukungan logistik, serta meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam mempercepat penanganan titik api dan mencegah meluasnya karhutla,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut juga dipaparkan data luas karhutla di sejumlah wilayah Indonesia.
Provinsi Kepulauan Riau berada di peringkat ketujuh dengan luas karhutla mencapai 5.709,27 hektare.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 63,27 hektare merupakan kawasan hutan, sedangkan 5.646 hektare berada di kawasan nonhutan.
Penanganan karhutla saat ini dilakukan melalui Satgas Darat dan Satgas Udara. Operasi tersebut didukung berbagai peralatan pemadaman, termasuk helikopter untuk pelaksanaan water bombing.
Di Kabupaten Karimun, koordinasi penanganan karhutla melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah hingga aparat keamanan dan penegak hukum.
Rapat diikuti Bupati Karimun H. Ing Iskandarsyah, Dandim 0317/TBK Letkol Inf Andit Franata, S.I.P., Wakapolres Karimun Kompol Heri Sujati, S.H., M.H., Kajari Karimun Dr. Denny Wicaksono serta sejumlah unsur terkait lainnya.
Pemkab Karimun bersama TNI-Polri dan instansi terkait berkomitmen memperkuat pemantauan terhadap potensi titik api di wilayah Kabupaten Karimun.
Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan agar titik api dapat segera diketahui dan ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran hutan dan lahan yang lebih luas.
Selain kesiapan personel dan peralatan, koordinasi lintas sektor juga dinilai penting untuk mempercepat respons apabila terjadi karhutla di wilayah Karimun.
(*)
Penulis : Ricky Robian Syah
Editor : Ricky Robian Syah
