KARIMUN, KepriHeadline.id – Bupati Karimun, Ing. H. Iskandarsyah, menggelar dialog terbuka bersama masyarakat dan nelayan di Pulau Buru, Jumat (31/7/2026), untuk menyerap aspirasi terkait rencana pengelolaan sedimen pasir laut.
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Karimun menegaskan posisinya sebagai fasilitator yang akan menjembatani aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat.
Dialog yang berlangsung di Halaman Kantor Camat Buru itu dihadiri sekitar 200 warga, tokoh masyarakat, perwakilan nelayan, serta unsur aparat keamanan.
Di hadapan peserta dialog, Iskandarsyah menegaskan bahwa hingga kini belum ada izin resmi yang diterbitkan pemerintah terkait aktivitas pengelolaan sedimen pasir laut di perairan Pulau Buru.
“Posisi pemerintah daerah sangat jelas, kita berdiri sebagai jembatan bagi masyarakat. Tugas kami adalah mendengarkan dan meneruskan apa yang menjadi masukan masyarakat. Saya pastikan belum ada izin yang terbit. Jadi silakan para nelayan kembali melaut dengan tenang, tangkap ikan sebanyak-banyaknya untuk keluarga. Biarlah pemerintah daerah yang memfasilitasi penyampaian aspirasi ini ke pemerintah pusat,” ujar Iskandarsyah.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Menurutnya, situasi yang aman dan kondusif harus tetap dijaga agar aktivitas masyarakat, khususnya nelayan, tidak terganggu.
Sebagai tindak lanjut, Bupati meminta perwakilan nelayan bersama tokoh masyarakat segera menyusun dokumen resmi yang memuat aspirasi dan argumentasi terkait penolakan terhadap rencana aktivitas sedimentasi pasir laut di Pulau Buru.
Dokumen tersebut, kata dia, harus disusun berdasarkan data, fakta, serta argumentasi yang kuat sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam mengambil keputusan.
Iskandarsyah menegaskan dirinya akan mengawal langsung dokumen tersebut ke kementerian terkait agar kondisi riil di lapangan dan aspirasi masyarakat dapat disampaikan secara utuh.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memastikan suara masyarakat pesisir mendapat perhatian dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat nasional.
Menutup dialog, Iskandarsyah mengajak seluruh masyarakat menjaga persatuan serta menghindari potensi gesekan di lapangan.
“Mari kita jaga keamanan dan persaudaraan di Pulau Buru ini. Percayakan proses ini kepada pemerintah daerah. Biarkan kami yang bekerja menyampaikan argumentasi dan harapan masyarakat kepada pemerintah pusat. Jangan sampai ada gesekan di lapangan,” katanya.
Usai dialog, suasana di Pulau Buru berlangsung kondusif. Pemerintah Kabupaten Karimun menyatakan akan terus berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk menjaga stabilitas wilayah sekaligus memastikan proses penyampaian aspirasi masyarakat berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
(*)
Penulis : Ricky Robian Syah
Editor : Ricky Robian Syah
