TANJUNGPINANG – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus memperkuat upaya pencegahan tindak pidana terorisme melalui peningkatan sistem pengamanan objek vital nasional. Salah satu langkah yang dilakukan yakni asesmen sistem keamanan di PT PLN Indonesia Power Tanjungpinang, Selasa (23/6/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kepala BNPT RI, Eddy Hartono, dan didampingi Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura. Asesmen dilakukan untuk memastikan kesiapsiagaan dan efektivitas sistem keamanan pembangkit listrik dalam menghadapi berbagai potensi ancaman, termasuk terorisme.
Dalam keterangannya, Eddy Hartono menegaskan bahwa pembangkit listrik merupakan objek vital nasional yang memiliki peran strategis dalam menunjang kehidupan masyarakat dan perekonomian nasional. Karena itu, perlindungan terhadap fasilitas tersebut harus terus diperkuat secara berkelanjutan.
“Pembangkit listrik merupakan infrastruktur strategis yang menopang berbagai sektor kehidupan. Oleh sebab itu, peningkatan sistem pengamanan dari berbagai potensi ancaman, termasuk terorisme, harus terus dilakukan,” kata Eddy.
Menurut dia, asesmen yang dilakukan BNPT merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari strategi nasional dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan perlindungan terhadap objek vital yang memiliki dampak luas bagi masyarakat.
Sementara itu, Manajer PT PLN Indonesia Power Tanjungpinang, Andi Taufik Saputra, menyatakan pihaknya mendukung penuh program mitigasi dan asesmen keamanan yang dilaksanakan BNPT.
Ia menegaskan, perusahaan telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga keamanan fasilitas serta memastikan pasokan listrik tetap berjalan optimal bagi masyarakat dan dunia usaha.
“Sebagai pengelola pembangkit listrik, kami berkomitmen menjaga keamanan fasilitas dan memastikan pelayanan kelistrikan tetap berjalan optimal. Berbagai langkah mitigasi telah kami siapkan untuk menghadapi berbagai potensi risiko, termasuk ancaman terorisme,” ujarnya.
Andi menjelaskan, sejumlah langkah yang telah diterapkan di PLTD Tanjungpinang dan PLTU Tanjung Balai Karimun meliputi penyusunan prosedur mitigasi tindak pidana terorisme yang terintegrasi dengan sistem pengamanan pembangkit, penyediaan sarana pendukung keamanan, pelatihan bersertifikasi bagi personel keamanan, hingga evaluasi sistem pengamanan secara berkala.
Pada kesempatan yang sama, Nyanyang Haris Pratamura mengapresiasi perhatian BNPT terhadap penguatan sistem keamanan objek vital nasional di Kepulauan Riau. Menurut dia, posisi strategis Kepri yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara tetangga dan berada di jalur pelayaran internasional membuat daerah tersebut memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga stabilitas keamanan.
“Kepulauan Riau merupakan wilayah yang sangat strategis karena berada di kawasan perbatasan dan jalur perdagangan internasional. Karena itu, upaya pencegahan serta mitigasi terhadap berbagai potensi ancaman, termasuk terorisme, menjadi sangat penting,” kata Nyanyang.
Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendukung penuh program BNPT dalam memperkuat sistem pengamanan objek vital nasional, termasuk fasilitas pembangkit listrik yang menjadi penopang aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurut Nyanyang, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan pengelola objek vital perlu terus diperkuat agar Kepulauan Riau tetap aman, kondusif, dan mampu mendukung pembangunan ekonomi secara berkelanjutan.
Asesmen yang dilakukan BNPT tersebut diharapkan semakin meningkatkan kesiapan sistem keamanan pembangkit listrik di Kepulauan Riau, sehingga mampu memberikan perlindungan optimal terhadap berbagai potensi ancaman sekaligus menjamin keberlangsungan pasokan energi bagi masyarakat dan dunia usaha.
(*)
Penulis : Ricky Robian Syah
Editor : Ricky Robian Syah
