KARIMUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karimun, Senin (22/6/2026).
Penyampaian laporan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dalam laporan yang disampaikan, kondisi keuangan Pemkab Karimun sepanjang tahun 2025 menunjukkan capaian yang cukup positif. Realisasi Belanja Operasi tercatat mencapai 92,58 persen, sementara Belanja Modal terealisasi sebesar 88,05 persen.
Selain itu, pemerintah daerah juga membukukan surplus pada Laporan Operasional sebesar Rp38,6 miliar. Capaian tersebut mencerminkan stabilitas fiskal daerah di tengah berbagai tantangan pelaksanaan program pembangunan.
Dari sisi likuiditas, posisi keuangan daerah juga dinilai aman. Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan kas akhir tahun tercatat sebesar Rp70,6 miliar.
Sementara itu, total aset Pemerintah Kabupaten Karimun mengalami peningkatan hingga mencapai Rp2,34 triliun, yang menunjukkan penguatan fundamental keuangan daerah.
Mewakili Bupati Karimun Ing. H. Iskandarsyah, Wakil Bupati Karimun Rocky Marciano menyampaikan bahwa pelaksanaan APBD 2025 berada dalam situasi transisi pemerintahan sehingga sebagian besar program yang dijalankan merupakan kelanjutan dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.
“Tahun anggaran 2025 sejatinya merupakan fase transisi bagi kami. Sebagian besar pelaksanaan APBD merupakan kelanjutan dari program-program pemerintahan sebelumnya. Ada beberapa program yang tetap harus dijalankan karena telah disahkan dan memiliki konsekuensi hukum,” kata Rocky dalam rapat paripurna.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun arah pembangunan ke depan agar lebih selaras dengan visi dan prioritas pemerintahan saat ini.
Ia berharap DPRD Kabupaten Karimun dapat mengkaji secara mendalam berbagai program yang telah berjalan sehingga kebijakan anggaran pada tahun-tahun mendatang benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Kami berharap program-program yang dilaksanakan ke depan dapat selaras dengan visi pembangunan daerah serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Karimun,” ujarnya.
Pemkab Karimun menegaskan akan terus memperkuat sinergi dengan DPRD dalam merumuskan kebijakan anggaran yang tidak hanya berfokus pada tingkat penyerapan, tetapi juga mampu mendorong pemerataan pembangunan, keadilan sosial, dan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Melalui pengelolaan keuangan yang sehat dan akuntabel, pemerintah daerah optimistis dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat pembangunan di Kabupaten Karimun.
(*)
Penulis : Ricky Robian Syah
Editor : Ricky Robian Syah
