KARIMUN, KepriHeadline.id – Pemerintah Kabupaten Karimun bersama Kodim 0317/TBK terus mempercepat pembangunan Kawasan Desa/Kelurahan Mandiri Pangan (KDKMP) meski dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan lahan hingga kondisi geografis wilayah kepulauan.
Hal itu mengemuka dalam rapat koordinasi evaluasi pembangunan KDKMP yang digelar di Ruang Cempaka Putih, Kantor Bupati Karimun, Rabu (10/6/2026).
Dari total target 71 titik KDKMP yang direncanakan tersebar di Kabupaten Karimun, saat ini baru 20 lokasi yang diprioritaskan untuk dibangun lebih dahulu.
Berdasarkan laporan yang disampaikan dalam rapat tersebut, empat lokasi telah mencapai progres pembangunan 100 persen dan kini memasuki tahap penyempurnaan akhir. Sementara 16 lokasi lainnya masih dalam proses pengerjaan dengan capaian progres berkisar antara 34 hingga 80 persen.
Bupati Karimun Iskandarsyah mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan koordinasi lintas sektor guna mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul di lapangan agar pembangunan KDKMP tidak mengalami keterlambatan.
Menurut dia, pembagian tugas antara pemerintah daerah dan Kodim telah diperjelas untuk mempercepat penyelesaian program strategis tersebut.
“Kita carikan solusi bersama-sama. Jika ada kendala lahan, pemerintah daerah akan turun tangan membantu. Pembagian tugasnya sudah jelas, Kodim bertugas melakukan pembangunan fisik, sementara pemerintah daerah dan pemerintah desa menyiapkan lahannya agar bisa langsung dibangun,” kata Iskandarsyah.
Tantangan Wilayah Kepulauan
Komandan Kodim 0317/TBK Letkol Inf Andit Franata mengungkapkan bahwa pembangunan KDKMP di wilayah Karimun memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan daerah daratan.
Kondisi geografis Karimun yang terdiri dari pulau-pulau menyebabkan proses distribusi material dan mobilisasi tenaga kerja menjadi lebih kompleks.
“Pembangunan KDKMP di wilayah pulau membutuhkan energi yang jauh lebih besar dibanding di daratan. Kami menghadapi keterbatasan alat angkut, pengiriman material, hingga jumlah tukang yang sangat terbatas,” ujar Andit.
Selain itu, sejumlah lokasi juga memerlukan pekerjaan cut and fill atau pemerataan lahan sebelum pembangunan dapat dilanjutkan. Proses tersebut dinilai membutuhkan dukungan tambahan, terutama dalam penyediaan alat berat.
Kendala lain yang turut menjadi perhatian adalah ketersediaan sarana dasar seperti listrik dan air bersih.
Menurut Andit, sebagian besar lokasi di wilayah pulau masih mengalami keterbatasan daya listrik. Namun, pihak PLN telah menyatakan kesiapannya untuk membantu memenuhi kebutuhan tersebut.
“Untuk listrik, rata-rata terkendala daya yang tidak mencukupi, terutama di daerah pulau. Namun pihak PLN sudah menyatakan siap mengupayakan pemenuhan kebutuhan listrik ini,” katanya.
Sementara untuk penyediaan air bersih, meski bukan menjadi tanggung jawab langsung TNI, pihak Kodim tetap berkomitmen membantu mencarikan solusi di lapangan.
Pemkab Siap Fasilitasi Pengadaan Lahan
Terkait persoalan lahan yang masih menjadi hambatan di beberapa desa dan kelurahan, Kodim menyarankan agar pemerintah desa memanfaatkan aset milik instansi lain yang tersedia di wilayah masing-masing melalui mekanisme koordinasi dan perizinan resmi.
Apabila opsi tersebut tidak memungkinkan, Pemerintah Kabupaten Karimun menyatakan siap memfasilitasi pengadaan lahan yang dinilai layak dan strategis untuk mendukung pembangunan KDKMP.
Langkah itu dilakukan sebagai upaya mengejar target pembangunan 71 titik KDKMP yang telah direncanakan.
Meski beberapa lokasi telah rampung secara fisik, hingga kini belum ada kawasan KDKMP yang resmi beroperasi.
Pemerintah daerah dan Kodim masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait mekanisme operasional kawasan tersebut.
Nantinya, seluruh lokasi yang telah selesai dibangun akan melalui proses verifikasi oleh tim pusat. Setelah dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan, kawasan KDKMP akan diserahterimakan kepada pemerintah daerah untuk selanjutnya dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
(*)
Penulis : Ricky Robian Syah
Editor : Ricky Robian Syah
