JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat transformasi digital layanan pertanahan dengan menyeimbangkan aspek kemudahan, keamanan data, dan kepastian hukum.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan, penerapan sistem elektronik tidak hanya bertujuan mempercepat layanan kepada masyarakat, tetapi juga memastikan perlindungan data serta keabsahan dokumen pertanahan.
“Transformasi digital harus berjalan seiring dengan penguatan aspek keamanan dan kepastian hukum. Kami telah menerapkan sistem pengamanan berlapis melalui autentikasi digital, tanda tangan elektronik tersertifikasi, serta enkripsi data berbasis server nasional,” ujar Nusron.
Dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Selasa (31/3/2026).
Berdasarkan data ATR/BPN, sebanyak 83 persen berkas layanan pertanahan berasal dari tiga layanan utama, yakni peralihan hak, layanan informasi, dan hak tanggungan.
Dari ketiga layanan tersebut, layanan hak tanggungan dan informasi pertanahan telah sepenuhnya berbasis elektronik, sementara layanan peralihan hak masih dijalankan secara hybrid.
Nusron menyebut, implementasi layanan digital memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi pelayanan. Salah satunya adalah mengurangi kebutuhan masyarakat datang langsung ke kantor pertanahan.
“Antrean layanan dapat ditekan hingga 80 persen,” katanya.
Selain meningkatkan efisiensi, digitalisasi juga dinilai mampu meminimalisir risiko kehilangan sertipikat akibat pencurian, bencana, atau kerusakan fisik. Sistem elektronik juga dinilai mampu menjamin keaslian dokumen sekaligus menekan potensi pemalsuan.
“Dengan sistem elektronik, keaslian dokumen lebih terjamin dan praktik penyalahgunaan dapat ditekan,” tegas Nusron.
Hingga Maret 2026, jumlah Sertipikat Elektronik yang telah diterbitkan mencapai 7,6 juta atau sekitar 7,8 persen dari total sertipikat nasional. Sementara itu, sekitar 89,4 juta sertipikat atau 92,2 persen masih berbentuk analog.
Rapat bersama Komisi II DPR RI tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin dan turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan beserta jajaran pejabat tinggi di lingkungan ATR/BPN.
(*)
Penulis : Ricky Robian Syah
Editor : Ricky Robian Syah
