KARIMUN, KepriHeadline.id – Pemerintah Kabupaten Karimun menyiapkan sejumlah langkah untuk mengatasi kelangkaan gas LPG 3 kilogram yang dikeluhkan masyarakat. Dua solusi utama yang disiapkan adalah pembangunan Bengkel Pemeliharaan Tabung (BPT) di Karimun dan pengusulan jalur hijau kepabeanan untuk mempercepat proses perbaikan tabung.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Distribusi LPG 3 Kg yang dipimpin Bupati Karimun Ing. H. Iskandarsyah, Selasa (27/10/2026).
Dari hasil evaluasi dan inspeksi lapangan, pemerintah daerah menemukan bahwa persoalan kelangkaan LPG bersubsidi itu tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan kuota. Penumpukan tabung rusak serta kendala distribusi antarpulau turut menghambat kelancaran pasokan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan data hingga September 2026, realisasi kuota LPG 3 kg di Karimun tercatat mencapai 5.465,04 metrik ton (MT) dari total kuota 6.617 MT.
Di sisi lain, sebanyak 29.110 tabung LPG dilaporkan dalam kondisi rusak atau afkir dan menumpuk di gudang agen. Tabung-tabung tersebut belum dapat segera diganti sehingga mengurangi ketersediaan tabung yang siap digunakan masyarakat.
Kondisi ini juga diperparah oleh hambatan logistik pelayaran antarpulau. Pengiriman LPG ke sejumlah wilayah, termasuk Pulau Kundur, dilaporkan turun dari empat hingga lima kali dalam sepekan menjadi hanya dua hingga tiga kali.
Dampaknya dirasakan masyarakat serta 26.698 pelaku usaha mikro yang membutuhkan LPG 3 kg untuk menjalankan kegiatan usahanya.
Bupati Karimun Iskandarsyah mengatakan, pemerintah daerah memahami keresahan masyarakat dan pelaku usaha mikro yang kesulitan mendapatkan LPG 3 kg.
Menurut dia, persoalan tersebut perlu ditangani melalui pembenahan sistem distribusi, termasuk mempercepat penanganan tabung rusak yang selama ini menjadi salah satu kendala pasokan.
“Setelah kita urai, masalah utamanya ada di puluhan ribu tabung yang rusak (afkir) dan rantai distribusi yang terhambat birokrasi. Ini tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa,” ujar Iskandarsyah dalam siaran pers Pemerintah Kabupaten Karimun, Selasa.
Sebagai solusi jangka panjang, Pemkab Karimun akan mendorong pendirian Bengkel Pemeliharaan Tabung (BPT) di Karimun. Fasilitas ini diharapkan dapat mempercepat proses perawatan dan perbaikan tabung tanpa harus mengirimkannya ke Batam atau Tanjung Uban.
Dengan adanya bengkel tersebut, waktu dan biaya logistik diharapkan dapat ditekan sehingga tabung yang telah diperbaiki bisa lebih cepat kembali ke jalur distribusi.
Selain pembangunan BPT, Pemkab Karimun juga akan berkoordinasi dengan Bea Cukai dan Pertamina untuk mengupayakan penerapan jalur hijau kepabeanan di kawasan perdagangan bebas atau free trade zone (FTZ).
Skema ini diharapkan dapat mempercepat proses administrasi tabung kosong yang akan dikirim untuk diperbaiki, sehingga tidak terlalu lama tertahan oleh prosedur kepabeanan.
“Tabung kosong yang akan diperbaiki tidak boleh tertahan regulasi, sehingga waktu tunggu bisa dipangkas hingga 80 persen. Saya pastikan pemerintah daerah hadir untuk menjaga dapur masyarakat dan UMKM kita tetap mengepul,” kata Iskandarsyah.
Meski demikian, penerapan jalur hijau tersebut masih memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sambil menyiapkan solusi jangka panjang, pemerintah daerah juga mendorong langkah percepatan untuk memulihkan pasokan LPG 3 kg dalam waktu dekat.
Pemkab Karimun telah memastikan adanya upaya dari Pertamina Patra Niaga bersama para agen untuk mempercepat perbaikan sebanyak 5.000 hingga 7.500 tabung setiap bulan.
Selain itu, penambahan armada kapal pengangkut juga disiapkan untuk memperlancar distribusi LPG ke pulau-pulau di wilayah Kabupaten Karimun.
Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan tabung siap pakai sekaligus mengembalikan frekuensi pengiriman yang sebelumnya berkurang.
Pemkab Karimun mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panic buying.
Masyarakat juga diminta melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan dugaan penimbunan LPG 3 kg maupun penjualan dengan harga di atas harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.
Pemerintah daerah berharap koordinasi lintas instansi dan percepatan perbaikan tabung dapat menjadi langkah konkret untuk mengatasi kendala distribusi serta menjaga ketersediaan LPG bersubsidi bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro di Karimun.
(*)
Penulis : Ricky Robian Syah
Editor : Ricky Robian Syah
