Tuntut Penertiban Taksi Online, Puluhan Supir Angkot Geruduk Kantor Bupati

Karimun, KepriHeadline.id – Puluhan supir angkot menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Karimun, Kepulauan Riau. Mereka menuntut pemerintah daerah untuk menertibkan bahkan menutup operasional taksi online yang dinilai merugikan pendapatan mereka. Dalam aksi tersebut, para supir angkot memarkir kendaraan mereka di lapangan upacara Kantor Bupati Karimun sambil menyuarakan aspirasi. Mereka menilai keberadaan taksi online semakin menggerus pendapatan supir angkot konvensional. Salah satu peserta aksi, Hasan, menyampaikan bahwa sistem operasional taksi online di Karimun tidak sesuai dengan yang seharusnya. “Kami paham bahwa taksi online seharusnya beroperasi dengan sistem pemesanan dari pintu ke pintu. Namun, kenyataannya mereka juga mengambil penumpang di tepi jalan, seperti angkot,” ujar Hasan. Persaingan antara taksi online dan konvensional di Karimun semakin memanas dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan, beberapa kali hampir terjadi gesekan antar pengemudi hingga akhirnya dimediasi oleh pihak terkait. Menurut para supir angkot, salah satu pemicu konflik adalah kebebasan taksi online dalam menjemput penumpang di lokasi strategis, seperti di tepi jalan, yang dianggap mengurangi peluang pendapatan mereka. “Kami ini jumlah unitnya dibatasi, sedangkan mereka bebas beroperasi tanpa aturan yang jelas. Kami merasa semakin terhimpit,” keluh seorang supir angkot lainnya. Menanggapi tuntutan tersebut, Pemerintah Daerah Karimun berencana kembali memanggil perwakilan taksi online dan konvensional untuk mencari solusi bersama. “Kami akan duduk bersama dengan pihak taksi online dan Organda untuk membahas kembali tuntutan ini agar ada jalan keluar yang adil bagi semua pihak,” ujar Pj Sekda Karimun, Djunaidi. Sementara itu, Pemda Karimun menegaskan akan tetap melakukan penertiban terhadap taksi online, khususnya dalam hal lokasi penjemputan. “Taksi online harus beroperasi sesuai dengan aturan, misalnya hanya menjemput penumpang di lokasi yang telah ditentukan, seperti dari rumah atau titik pemesanan yang sah. Penjemputan di pelabuhan dan rumah sakit harus kami tertibkan,” tegas Djunaidi. Aksi ini menjadi sorotan di tengah meningkatnya persaingan antara transportasi konvensional dan digital. Keputusan yang diambil nantinya diharapkan bisa menciptakan keseimbangan bagi semua pihak. (*) Ikuti berita lainnya di GOOGLE NEWS  

Penulis : Ricky Robian Syah

Editor : Ricky Robian Syah