JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendukung program penyediaan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program sertipikasi tanah gratis.
Dukungan tersebut disampaikan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan RI Hashim Djojohadikusumo seusai mengikuti groundbreaking Hunian Terjangkau Manggarai di kawasan perumahan perusahaan PT Kereta Api Indonesia (KAI), Jakarta, Jumat (21/8/2026).
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Hashim mengatakan, program sertipikasi gratis merupakan salah satu terobosan pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang telah memiliki tanah, tetapi belum mempunyai sertipikat.
“Ada program baru yang dilaksanakan pemerintah oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Pak Nusron Wahid, yaitu pemberian sertipikat gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” ujar Hashim di hadapan awak media.
Menurut dia, kepastian hukum atas kepemilikan tanah dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Sertipikat tanah, kata Hashim, dapat menjadi aset yang memiliki nilai ekonomi dan mendukung akses permodalan bagi masyarakat yang menjalankan usaha.
“Untuk yang menjalankan usaha, UMKM, koperasi, ada agunan atau harta yang bisa dipakai untuk modal usaha,” katanya.
Percepat Sertipikasi Tanah MBR
Program sertipikasi gratis tersebut merupakan bagian dari kolaborasi Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam mempercepat pendaftaran tanah bagi MBR.
Kolaborasi kedua kementerian diperkuat melalui Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor bagi MBR yang ditandatangani pada 21 Juli 2026.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN menjadi bagian penting dalam mendukung program perumahan rakyat.
Program tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Satgas Perumahan RI untuk menghadirkan hunian terjangkau di atas aset negara, termasuk aset PT KAI.
“Ini terobosan paling baru, kolaborasi dengan Menteri ATR, sertipikat tanah gratis bagi MBR dan ini sudah dijalankan ya, bukan akan dijalankan,” kata Maruarar.
Sementara itu, Wamen ATR/Waka BPN Ossy Dermawan menegaskan, kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan program perumahan rakyat.
Menurut Ossy, penyediaan hunian layak dan terjangkau perlu dibarengi dengan kepastian hukum atas tanah yang ditempati atau dimiliki masyarakat.
“Kementerian ATR/BPN siap mendukung program pemerintah dengan kolaborasi bersama Kementerian PKP untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tidak hanya mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau, tetapi juga kepastian hukum atas tanah yang menjadi bagian dari kehidupan dan aset mereka,” ujar Ossy.
Usai kegiatan groundbreaking, Ossy bersama sejumlah pejabat meninjau rumah contoh dan maket kawasan Hunian Terjangkau Manggarai.
Sejumlah pejabat turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM) RI Muhammad Qodari, serta Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin.
(*)
Penulis : Ricky Robian Syah
Editor : Ricky Robian Syah
