Karimun, KepriHeadline.id – Kelompok masyarakat yang menamakan diri Rakyat Karimun Bersuara menggelar aksi damai terkait kelangkaan bahan pokok, khususnya beras premium, Rabu (20/8/2025).
Aksi yang berlangsung di dua lokasi ini dimulai di depan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Khusus Kepulauan Riau, Kecamatan Meral. Setelah itu, massa bergerak menuju Kantor Bupati Karimun untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada pemerintah daerah.
Rombongan diterima oleh Bupati Karimun, Ing Iskandarsyah, Wakil Bupati Rocky Marciano Bawole, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Ruang Cempaka Putih, Kantor Bupati Karimun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pertemuan tersebut, para pengunjuk rasa meminta Pemkab Karimun segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan beras premium yang tengah dirasakan masyarakat.
Menanggapi aspirasi itu, Bupati Iskandarsyah menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menempuh sejumlah langkah koordinasi, baik di tingkat provinsi maupun pusat.
“Kami sudah melakukan pertemuan dengan Gubernur Kepri, Kabinda, dan Kakanwil DJBC Khusus Kepri. Selain itu, surat resmi juga sudah kami layangkan ke Menko Perekonomian dan direspons oleh Kepala Badan Pangan Nasional, staf Kantor Kepresidenan, serta beberapa kementerian. Bahkan, besok kami diundang langsung ke pusat,” kata Iskandarsyah usai pertemuan.
Menurutnya, kelangkaan beras premium tidak hanya terjadi di Karimun, tetapi juga di sejumlah daerah lain di Indonesia. Karena itu, Pemkab Karimun akan segera melaporkan hasil pertemuan ini kepada Gubernur Kepri dan Badan Pangan Nasional.
Iskandarsyah mengakui bahwa permasalahan utama terletak pada jalur distribusi. Saat ini, pasokan beras untuk masyarakat Karimun sebagian besar masih bergantung dari Kota Batam.
“Kalau kita datangkan langsung dari Pulau Jawa, biaya transportasi tinggi. Itu membuat harga jual ikut naik, daya beli masyarakat berkurang, lalu berpengaruh terhadap inflasi,” jelasnya.
Untuk jangka pendek, Pemkab Karimun berharap pemerintah pusat dapat memberikan kemudahan agar distribusi barang pokok ke Karimun lebih lancar, sehingga kelangkaan bisa segera teratasi.
“Sambil itu, kita juga akan memperbaiki mekanisme yang ada, tentu tanpa menyalahi aturan,” ujarnya.
Selain menemui Pemkab Karimun, massa aksi juga menyampaikan tuntutan kepada pihak Bea Cukai agar turut mencari solusi dalam kelancaran arus barang pokok.
Mereka berharap dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah, bea cukai, dan pemerintah pusat, permasalahan kelangkaan beras di Karimun dapat segera terselesaikan.
(*)
Ikuti berita lainnya di GOOGLE NEWS
Penulis : Ricky Robian Syah
Editor : Ricky Robian Syah
