JAKARTA – Pemecahan bidang tanah menjadi salah satu layanan pertanahan yang cukup sering diajukan masyarakat kepada Kantor Pertanahan.
Layanan ini umumnya dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pembagian warisan, penjualan sebagian lahan, hingga pengembangan kawasan perumahan yang memerlukan pembagian kavling.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), , menjelaskan bahwa pemecahan bidang tanah merupakan proses membagi satu bidang tanah yang masih tercatat dalam satu sertipikat menjadi beberapa bidang baru yang masing-masing akan memiliki sertipikat tersendiri.
“Pemecahan bidang tanah adalah proses membagi bidang tanah yang memiliki satu sertipikat menjadi beberapa bagian, di mana masing-masing bagian nantinya memiliki sertipikat sendiri. Setelah proses pemecahan dilakukan, sertipikat induk dinyatakan tidak berlaku lagi,” ujar Shamy dalam keterangannya, Rabu (3/6/2026).
Ia mengatakan, pemecahan bidang tanah dapat dilakukan atas permohonan pemegang hak atas tanah. Setelah dipecah, bidang-bidang baru tersebut tetap memiliki status hukum yang sama dengan bidang tanah asalnya.
Ketentuan mengenai pemecahan bidang tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa setiap bidang hasil pemecahan akan diterbitkan surat ukur, buku tanah, dan sertipikat baru. Sementara itu, pada data bidang tanah induk akan diberikan catatan bahwa telah dilakukan pemecahan.
Untuk mengajukan layanan ini, masyarakat perlu menyiapkan sejumlah dokumen, antara lain sertipikat tanah asli, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), surat permohonan pemecahan, serta Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir beserta bukti pelunasannya.
Khusus bagi pengembang perumahan, persyaratan dokumen dilengkapi dengan rencana tapak atau site plan yang telah disahkan pemerintah daerah setempat. Sementara untuk tanah warisan, pemohon wajib melampirkan surat keterangan waris atau akta waris, serta surat kematian pemilik sebelumnya.
Setelah permohonan diterima, Kantor Pertanahan akan melakukan pengukuran ulang dan menyusun peta bidang tanah baru sesuai rencana pemecahan yang diajukan. Apabila seluruh tahapan administrasi dan pengukuran telah selesai, sertipikat baru akan diterbitkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun demikian, tidak semua jenis hak atas tanah dapat dilakukan pemecahan. Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 42 ayat (3), pemecahan bidang tanah tidak diperbolehkan terhadap tanah ulayat masyarakat hukum adat yang telah terdaftar atas nama perseorangan.
Masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai layanan pemecahan bidang tanah dapat mengakses aplikasi Sentuh Tanahku. Melalui menu “Layanan” dan memilih “Info Layanan”, pengguna dapat menemukan informasi mengenai persyaratan, tahapan, hingga simulasi biaya layanan pemecahan bidang tanah.
Aplikasi tersebut tersedia secara gratis di perangkat Android maupun iOS. Selain itu, masyarakat juga dapat berkonsultasi langsung dengan Kantor Pertanahan setempat untuk memperoleh informasi dan pendampingan terkait layanan pertanahan yang dibutuhkan.
(*)
Penulis : Ricky Robian Syah
Editor : Ricky Robian Syah
