Karimun, KepriHeadline.id – Pemerintah Kabupaten Karimun memastikan seluruh warga dapat mengakses layanan kesehatan gratis mulai 2026 hanya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kebijakan tersebut merupakan bagian dari perluasan program Universal Health Coverage (UHC) yang dicanangkan di bawah kepemimpinan Bupati Iskandarsyah.
Bupati Iskandarsyah mengatakan, langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada lagi warga Karimun yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan hanya karena kendala administrasi atau belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
“Mulai tahun depan, masyarakat cukup menunjukkan KTP untuk mendapatkan layanan kesehatan. Ini bentuk komitmen kami memastikan seluruh warga terlindungi,” ujar Iskandarsyah, Jumat (14/11/2025).
Untuk mendukung program tersebut, pemerintah daerah menambah anggaran sebesar Rp9 miliar. Dana ini akan digunakan untuk menjamin layanan kesehatan bagi masyarakat yang belum ter-cover BPJS Kesehatan. Anggaran tersebut melengkapi alokasi sebelumnya sebesar Rp28 miliar yang dialokasikan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
“Selama ini warga harus menunjukkan kepesertaan BPJS. Dengan tambahan anggaran ini, masyarakat yang belum terdaftar bisa langsung mendapat layanan cukup dengan KTP,” jelasnya.
Salah satu kemudahan yang dibawa kebijakan ini adalah aktivasi kepesertaan secara langsung pada saat warga berobat. Artinya, masyarakat tidak perlu lagi menunggu proses aktivasi atau mengurus dokumen tambahan seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
“Saat itu datang berobat, saat itu juga aktif. Tidak perlu lagi proses menunggu 20 hari seperti SKTM sebelumnya,” kata Iskandarsyah.
Menurutnya, kebijakan ini sekaligus memangkas birokrasi dan mempercepat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, terutama bagi warga yang membutuhkan penanganan segera.
Selain mempermudah akses layanan, pemerintah daerah juga akan mengikuti kebijakan nasional terkait standardisasi kamar rawat inap BPJS Kesehatan. Seluruh kelas layanan, mulai dari kelas 1 hingga kelas 3, akan disetarakan menjadi Kamar Rawat Inap Standar (KRIS).
“Jadi tidak ada lagi kelas 1, 2, dan 3. Semua masyarakat akan mendapatkan kamar standar,” imbuhnya.
Bupati menegaskan, perluasan UHC merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kurang mampu yang sering kali terbentur biaya pengobatan.
“Kami ingin memberi kemudahan karena tidak semua masyarakat punya kemampuan finansial. Banyak warga yang penghasilannya habis untuk kebutuhan anak sekolah dan lainnya. Jadi pemerintah hadir agar layanan kesehatan dapat dinikmati semua orang,” tutupnya.
(*)
Ikuti berita lainnya di GOOGLE NEWS
Penulis : Ricky Robian Syah
Editor : Ricky Robian Syah
