KARIMUN, KepriHeadline.id – Bupati Karimun, Iskandarsyah, mendorong penerbitan special pass atau izin khusus bagi pekerja perbatasan sebagai bagian dari skema Special Border Treatment. Kebijakan ini dinilai dapat menjadi solusi untuk melindungi pekerja migran sekaligus menekan angka pekerja non-prosedural.
Hal tersebut disampaikan dalam Pertemuan Lintas Sektoral Pra SOSEK MALINDO 2026 yang digelar di Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Selasa (5/5/2026).
Pertemuan strategis itu diinisiasi oleh Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) Asmar, dan turut dihadiri perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru.
Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia dengan jarak sekitar 22 mil laut dari Kukup, Johor, Kabupaten Karimun menghadapi mobilitas tenaga kerja lintas negara yang cukup tinggi.
Dalam forum tersebut, Iskandarsyah menyoroti tingginya jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) non-prosedural asal Karimun yang rentan terhadap berbagai risiko.
Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun per 30 April 2026, tercatat sebanyak 988 PMI berstatus non-prosedural atau pekerja passing. Angka tertinggi berasal dari Kecamatan Kundur Barat sebanyak 291 orang dan Kecamatan Belat sebanyak 264 orang.
“Permasalahan utama yang memicu tingginya angka pekerja non-prosedural ini adalah proses legalisasi dokumen kerja yang dinilai rumit dan berbiaya tinggi oleh masyarakat,” kata Iskandarsyah.
Menurut dia, kondisi tersebut mendorong sebagian masyarakat memilih jalur tidak resmi, seperti menggunakan jasa agen ilegal atau memanfaatkan paspor pelancong untuk bekerja di luar negeri.
Akibatnya, para pekerja berada dalam posisi rentan terhadap deportasi, razia, eksploitasi upah, serta kesulitan mengakses layanan kesehatan dan bantuan hukum.
Sebagai solusi, Pemerintah Kabupaten Karimun mengusulkan penerbitan special pass oleh otoritas Malaysia bagi pekerja perbatasan. Skema ini dinilai lebih realistis karena memberikan akses legalitas kerja yang lebih mudah tanpa melalui prosedur reguler yang kompleks.
“Penerbitan special pass ini menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat perbatasan dapat bekerja secara legal, aman, dan tetap dalam perlindungan hukum,” ujar Iskandarsyah.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga memperkuat komitmen melalui kerja sama dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia guna meningkatkan perlindungan PMI.
Iskandarsyah menekankan pentingnya sinergi lintas pihak, termasuk KJRI Johor Bahru, BP3MI Kepulauan Riau, serta tokoh masyarakat.
Ke depan, Pemkab Karimun akan terus menggencarkan sosialisasi hingga ke tingkat desa mengenai pentingnya berangkat melalui jalur resmi, khususnya melalui Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), guna memastikan setiap pekerja memperoleh perlindungan penuh dari negara.
(*)
Penulis : Ricky Robian Syah
Editor : Ricky Robian Syah
