JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan tata kelola ekosistem kebandarudaraan nasional melalui optimalisasi sektor pertanahan dan tata ruang.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, saat menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Dalam rapat tersebut, Ossy menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan kawasan bandara melalui sinkronisasi tata ruang serta percepatan layanan pertanahan.
“Dukungan ATR/BPN diwujudkan melalui sinkronisasi Rencana Tata Ruang dengan tatanan kebandarudaraan nasional, percepatan penerbitan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KKPR) guna mendukung investasi dan pembangunan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, serta penguatan pengendalian tata ruang agar perkembangan kawasan tetap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan,” ujar Ossy.
Selain itu, ia menilai penguatan tata kelola kebandarudaraan juga memerlukan integrasi data spasial lintas sektor. Menurutnya, konsep one spatial planning policy atau satu acuan tata ruang menjadi fondasi penting dalam menciptakan sistem perencanaan yang lebih efektif.
“Integrasi data spasial, data pertanahan, data tata ruang, informasi geospasial, hingga data perizinan daerah akan membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, akurat, dan terintegrasi,” katanya.
Ossy juga mengingatkan pentingnya pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan secara konsisten sejak tahap perencanaan hingga pengawasan. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar pembangunan kawasan sekitar bandara tetap sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri perwakilan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah yang berkaitan dengan sektor kebandarudaraan.
Sementara itu, Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk memperkuat tata kelola ekosistem kebandarudaraan melalui penyempurnaan regulasi dan peningkatan kolaborasi lintas sektor.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berperan aktif dalam mengawal pengelolaan ekosistem kebandarudaraan agar mampu meningkatkan daya saing dan kualitas layanan bandara di Indonesia.
“Mari kita kawal bersama pengelolaan ekosistem kebandarudaraan secara profesional, modern, dan inklusif sehingga mampu memberikan manfaat bagi sektor ekonomi, pariwisata, industri kreatif, hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar AHY.
Dalam kesempatan itu, Wamen ATR/Waka BPN didampingi sejumlah pejabat Kementerian ATR/BPN, di antaranya Direktur Perencanaan Tata Ruang Nuki Harniati, Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal Suwito, serta Tenaga Ahli Menteri Bidang Administrasi Negara dan Good Governance Ajie Arifuddin.
(*)
Penulis : Ricky Robian Syah
Editor : Ricky Robian Syah
