Viral di Medsos, Layanan BPJS Kesehatan untuk Tenaga Honorer di Karimun Dinonaktifkan, Ini Kata Kadinkes !

Karimun, KepriHeadline.id – Keanggotaan BPJS Kesehatan bagi tenaga honorer di lingkungan Pemkab Karimun dinonaktifkan. Hal itu memicu kehebohan dan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Polemik ini mencuat karena tidak adanya surat pemberitahuan atau edaran resmi dari dinas terkait kepada para honorer. Informasi tentang penonaktifan layanan tersebut bahkan tersebar luas melalui aplikasi WhatsApp, salah satunya berupa pesan berantai yang menjadi perhatian banyak pihak. Berikut kutipan pesan yang beredar di grup-grup WhatsApp: “Cuaca saat ini kurang bagus, kalau ada saudara atau anak kita yang honorer, harap jaga kesehatan dengan baik. Karena kartu BPJS mereka yang diberikan pemerintah sudah tidak aktif lagi. Taunya tadi malam ketika seorang honorer mau berobat di UGD RSUD Karimun, petugas menyatakan BPJS-nya sudah tidak aktif. Paginya, saat mencoba berobat di Puskesmas Karimun, juga ditolak dengan alasan yang sama. Kita tidak tahu penyebabnya.” isi dalam pesan yang tersebar. Pesan tersebut juga mengajukan pertanyaan kepada pihak terkait untuk memberikan klarifikasi, apakah ini terkait dengan masalah administratif atau lainnya.

Kepala Dinas Kesehatan Karimun, Rachmadi, Benarkan Penonaktifan

Kepala Dinas Kesehatan Karimun, Rachmadi, membenarkan bahwa status kepesertaan BPJS Kesehatan tenaga honorer saat ini dinonaktifkan sementara. “Penonaktifan ini terjadi karena belum keluarnya Surat Keputusan (SK) perpanjangan kontrak tenaga honorer dari BKPSDM,” ujar Rachmadi pada Selasa, 14 Januari 2025. Ia menjelaskan bahwa pembayaran layanan BPJS Kesehatan untuk tenaga honorer bergantung pada daftar nama yang diusulkan oleh BKPSDM ke Dinas Kesehatan. Karena SK perpanjangan kontrak belum diterbitkan, status BPJS Kesehatan mereka juga ikut dibekukan sementara. Permasalahan ini diharapkan dapat segera diselesaikan agar layanan kesehatan bagi tenaga honorer tidak terganggu, terutama di tengah kondisi cuaca yang kurang bersahabat saat ini. Pemerintah daerah diharapkan memberikan klarifikasi dan solusi secepatnya. (*) Ikuti berita lainnya GOOGLE NEWS

Penulis : Ricky Robian Syah

Editor : Ricky Robian Syah