DENPASAR, KepriHeadline.id – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa Rencana Tata Ruang (RTR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) harus menjadi pedoman utama dalam mengarahkan pembangunan di Provinsi Bali.
Hal tersebut disampaikan Ossy saat menghadiri pertemuan bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Pemerintah Provinsi Bali di Wisma Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (20/7/2026).
Menurut Ossy, tantangan pembangunan di Bali tidak hanya berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana mengelola ruang yang terbatas secara berkelanjutan.
“Berbicara tentang masa depan Bali berarti berbicara mengenai bagaimana mengelola ruang yang terbatas sekaligus menjawab kebutuhan pembangunan yang terus meningkat. Rencana Tata Ruang adalah kompas pembangunan, sedangkan Rencana Detail Tata Ruang merupakan petunjuk operasionalnya,” ujar Ossy.
Ia menekankan, seluruh dokumen tata ruang, mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), RTR provinsi, RTR kabupaten/kota, hingga RDTR harus menjadi acuan utama dalam setiap proses pembangunan dan investasi.
“RTR harus menjadi panglima pembangunan sekaligus landasan dalam perencanaan pembangunan maupun investasi ke depan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Kementerian ATR/BPN juga mendorong Pemerintah Provinsi Bali untuk mempercepat integrasi RDTR ke dalam sistem Online Single Submission (OSS) guna memberikan kepastian hukum bagi investasi.
Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, dari target 75 RDTR di Bali, sebanyak 30 RDTR telah terintegrasi dengan OSS, sementara empat lainnya masih dalam proses integrasi. Adapun Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar telah mencapai integrasi RDTR ke OSS secara penuh.
“Saya berharap proses ini bisa dipercepat sehingga RDTR benar-benar menjadi dasar pembangunan dan investasi yang berkelanjutan di Provinsi Bali,” ujar Ossy.
Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah menteri, wakil menteri, pimpinan lembaga, serta perwakilan BUMN. Selain membahas tata ruang, forum juga mendiskusikan strategi pengembangan Bali dari berbagai sektor, mulai dari pariwisata, ekonomi kreatif, transportasi hingga penerbangan.
Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono yang memimpin jalannya diskusi menegaskan bahwa pembangunan Bali harus dilakukan secara terintegrasi dan tidak berjalan secara parsial.
Menurut AHY, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD menjadi kunci agar pembangunan memiliki arah yang jelas dan berorientasi jangka panjang.
“Karena kalau pembangunan dilakukan tanpa perencanaan tata ruang yang baik, hal itu berpotensi menimbulkan bencana sekaligus memperbesar persoalan di sektor pariwisata, konektivitas, maupun lingkungan,” tegas AHY.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Gubernur Bali I Wayan Koster, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga.
Wamen ATR/Waka BPN Ossy Dermawan hadir didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana, Direktur Jenderal Penataan Agraria Embun Sari, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Eko Priyanggodo.
(*)
Penulis : Ricky Robian Syah
Editor : Ricky Robian Syah
