MAMUJU – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan menegaskan pentingnya peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sebagai instrumen strategis dalam mempercepat penyelesaian konflik pertanahan di daerah.
Hal itu disampaikan Ossy saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju, Minggu (24/5/2026).
Menurut Ossy, berbagai persoalan pertanahan yang muncul di tengah masyarakat tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja. Diperlukan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta instansi terkait melalui forum GTRA.
“GTRA sangat baik dimanfaatkan oleh para Kepala Kantor Pertanahan ketika menghadapi persoalan pertanahan di masyarakat. Libatkan bupati atau kepala daerah karena mereka merupakan Ketua GTRA di wilayah masing-masing dan memiliki tanggung jawab terhadap penyelesaian masalah di daerahnya,” ujar Ossy.
Ia menjelaskan, GTRA menjadi wadah koordinasi yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk mencari solusi bersama atas konflik pertanahan. Dengan adanya kesepahaman antarlembaga, proses penyelesaian sengketa diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memiliki legitimasi yang kuat, baik secara hukum maupun sosial.
Ossy menilai, perbedaan pandangan antarinstansi sering kali menjadi salah satu hambatan dalam penyelesaian persoalan pertanahan. Oleh karena itu, komunikasi dan koordinasi melalui forum GTRA perlu terus diperkuat.
“Kalau antara BPN, kejaksaan, kepolisian, dan pemerintah daerah masih ada perbedaan pendapat, maka penyelesaiannya tidak akan berjalan optimal. Karena itu, seluruh pihak harus duduk bersama terlebih dahulu,” kata dia.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Ossy juga menyerahkan delapan sertipikat yang terdiri atas sertipikat tanah wakaf dan aset milik pemerintah daerah. Penyerahan dilakukan bersama Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat Fredy Marfin.
Selain memberikan arahan kepada jajaran BPN Sulawesi Barat, Ossy juga berkeliling kantor untuk meninjau fasilitas sekaligus menyapa para pegawai. Kegiatan itu turut dihadiri para Pejabat Administrator, Kepala Kantor Pertanahan, Pejabat Pengawas se-Provinsi Sulawesi Barat, serta pegawai Kanwil BPN Sulawesi Barat.
Melalui kunjungan tersebut, Kementerian ATR/BPN berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat sehingga berbagai persoalan pertanahan dapat diselesaikan secara lebih cepat, tepat, dan berkeadilan bagi masyarakat.
(*)
Penulis : Ricky Robian Syah
Editor : Ricky Robian Syah
