KARIMUN, KepriHeadline.id – Penetapan tersangka dan penahanan mantan Mantri Bank Rakyat Indonesia (BRI) berinisial VS dalam kasus dugaan korupsi kredit usaha rakyat (KUR) di Karimun diuji melalui sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Balai Karimun.
Dalam permohonannya, kuasa hukum VS dari Jerry Fernandez & Co. Law Firm mempersoalkan sejumlah prosedur penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Karimun.
Mulai dari kewenangan Mantri dalam pemberian kredit, penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), mekanisme pemanggilan, hingga dasar penghitungan kerugian negara.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Sidang perdana yang dipimpin hakim tunggal tersebut digelar pada Selasa (10/11/2026). Pihak pemohon meminta hakim menyatakan penetapan tersangka, penahanan, dan perpanjangan penahanan terhadap VS tidak sah.
Salah satu keberatan utama berkaitan dengan tugas VS sebagai Mantri atau Account Officer BRI Unit Tanjung Balai Karimun pada periode 2017-2019.
Kuasa hukum berpendapat, kewenangan Mantri hanya sebatas mengusulkan dan menganalisis permohonan kredit. Sementara keputusan persetujuan kredit dan pencairan dana berada pada Kepala Unit.
“Berdasarkan BPP Operasional dan Kredit Mikro BRI, fungsi dan wewenang seorang Mantri terbatas sebagai pemrakarsa atau penganalisis (maker). Seorang Mantri tidak memiliki kewenangan memutus kredit maupun mencairkan dana,” kata kuasa hukum VS, Sutjahyo Hari Murti, saat membacakan permohonan.
Menurut pihak pemohon, penyidik seharusnya menelusuri pembagian kewenangan dan tanggung jawab seluruh pejabat yang terlibat dalam proses pemberian kredit tersebut.
SPDP dan Mekanisme Pemanggilan Dipersoalkan
Kuasa hukum juga mempersoalkan penyampaian SPDP yang disebut telah diterbitkan pada 3 Maret 2026, tetapi baru diketahui VS setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada 14 Oktober 2026.
Hari menilai, rentang waktu lebih dari tujuh bulan tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang mengatur penyampaian SPDP paling lambat tujuh hari setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan.
Selain itu, mekanisme pemanggilan VS juga dipersoalkan. Menurut kuasa hukum, surat panggilan tidak disampaikan langsung oleh petugas kejaksaan, melainkan dititipkan kepada seorang pelapor yang kemudian meminta seorang office boy (OB) BRI mengantarkannya.
Kuasa hukum menilai prosedur tersebut tidak sesuai ketentuan hukum acara pidana dan mempertanyakan keabsahan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap VS.
Mereka juga mempersoalkan penunjukan penasihat hukum yang disebut dilakukan sepihak oleh penyidik tanpa memberikan kesempatan kepada VS untuk memilih advokat sendiri.
Gugat Penghitungan Kerugian Negara
Keberatan berikutnya menyangkut dasar penghitungan kerugian keuangan negara.
Dalam permohonannya, pihak VS menyebut penyidik menggunakan hasil audit internal BRI tahun 2019 dengan nilai kerugian sebesar Rp 549.725.163.
Namun, kuasa hukum menilai hasil audit internal tersebut belum dapat disamakan dengan laporan hasil pemeriksaan penghitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Atas sejumlah keberatan tersebut, pihak VS meminta hakim menyatakan penetapan tersangka dan penahanan kliennya tidak sah serta memerintahkan pembebasan VS dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tanjung Balai Karimun apabila permohonan dikabulkan.
Usai persidangan, kuasa hukum VS, Jerry Fernandez, mengatakan hakim sempat mempertanyakan kepada jaksa mengenai ada atau tidaknya pemeriksaan calon tersangka sebelum VS ditetapkan sebagai tersangka.
“Jaksa secara tegas menyebut tidak ada pemeriksaan calon tersangka. Bagi kami, hal ini menjadi salah satu persoalan yang perlu diuji terkait prosedur penetapan tersangka,” kata Jerry.
Hakim dalam persidangan juga mengingatkan kedua belah pihak agar tidak masuk ke pokok perkara dan tetap berfokus pada objek praperadilan.
Sidang dijadwalkan berlanjut hingga pembacaan putusan pada Selasa (17/11/2026). Seluruh keberatan yang disampaikan kuasa hukum VS merupakan dalil pemohon yang masih harus diuji dan dinilai hakim dalam persidangan.
(*)
Penulis : Ricky Robian Syah
Editor : Ricky Robian Syah







