Karimun, KepriHeadline.id – Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Karimun, Kepulauan Riau, menggelar sosialisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) tahun 2025.
Acara yang berlangsung di Hotel Aston Karimun, Kamis (18/9/2025), diikuti 90 peserta dari berbagai perusahaan yang beroperasi di kawasan KPBPB Karimun. Sosialisasi dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Karimun, Rocky Marciano Bawole.
Mengusung tema “Meningkatkan Kompetensi Pelaku Usaha dalam Pelaporan LKPM di Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas”, kegiatan ini turut menghadirkan narasumber dari Kementerian Investasi/BKPM RI, BP Batam, serta Dinas PMPTSP Provinsi Kepulauan Riau. Hadir pula perwakilan BP Kawasan Bintan dan Tanjungpinang, Bea Cukai, Kantor Pajak Pratama, serta KSOP.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya berharap BP Karimun selalu memberikan pelayanan terbaik bagi setiap investasi yang masuk. Untuk itu, struktur dan organisasi BP Karimun perlu terus diperkuat agar pelayanan yang diberikan terukur dan memiliki kepastian regulasi,” kata Rocky.
Direktur Perizinan dan Pemasaran BP Karimun, Henry Aris Bawole, menjelaskan sosialisasi LKPM bertujuan memberikan pemahaman kepada pelaku usaha terkait tata cara pelaporan penanaman modal yang akurat, transparan, dan tepat waktu.
“Data LKPM sangat berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah dalam mendorong investasi, baik di tingkat nasional maupun di KPBPB Karimun,” ujar Henry.
Ia menyebutkan, hingga tahun 2025 total realisasi investasi di KPBPB Karimun mencapai Rp22,1 triliun. Angka tersebut terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp20,9 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp1,2 triliun.
Saat ini, terdapat 313 perusahaan terdaftar dengan penyerapan tenaga kerja lokal sebanyak 15.193 orang dan 371 tenaga kerja asing.
Meski investasi terus meningkat, Henry mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam pelaporan LKPM. Antara lain rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha, belum tuntasnya migrasi dari OSS 1.1 ke OSS RBA, hingga perusahaan yang memiliki lebih dari satu KBLI tetapi tidak seluruhnya dilaporkan.
“Masih ada pula perusahaan yang izin PKKPR-nya belum selesai, sehingga tidak bisa melanjutkan proses perizinan berikutnya,” jelasnya.
Karena itu, Henry berharap sosialisasi ini dapat membantu pelaku usaha memahami aturan dan tata cara pelaporan secara benar.
“BP Karimun berkewajiban menyampaikan data investasi yang akurat dan transparan ke Kementerian Investasi/BKPM RI. Kami mengimbau agar setiap pelaku usaha menyampaikan laporan tepat waktu sesuai ketentuan agar terhindar dari sanksi,” pungkasnya.
(*)
Penulis : Ricky Robian Syah
Editor : Ricky Robian Syah
