Karimun, KepriHeadline.id – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa menanggapi isu tentang belum di bayarkannya Operasional Desa Tahap III yang berdampak pada staf Pendukung Kantor Pemerintah Desa.
Soal permasalahan itu, Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Karimun Jackie Stewart Touw buka suara.
Kepala Dinas PMD Jackie Stewart Touw mengatakan, untuk pembayaran Gaji staf pendukung kantor desa dapat di maksimalkan melalui Operasional Desa yang sudah di bayarkan. Sambil menunggu penyaluran ADD berikutnya.
“Kami mengajak Kepala Desa berserta unsur yang ada untuk dapat memahami dan bijaksana dalam menyikapi hal ini” ujar Jackie.
Jackie menjelaskan untuk tahun 2024 untuk gaji dan tunjangan (siltap) kepala Desa dan perangkat desa maupun BPD sampai bulan Juli sudah dibayarkan.
“Namun untuk staf pendukung memang menjadi kewenangan kepala desa untuk mengangkatnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa yang gajinya bersumber dari OP desa. OP desa sampai bulan April dan kegiatan tahap 1 (semester 1) juga sudah dibayarkan” jelasnya.
Kadis PMD juga menjelaskan dan yang perlu kita pahami bahwa ADD ini bersumber dari 10 % dana transfer yang di terima pemerintah daerah dari pemerintah pusat.
“Kita juga selalu berkoordinasi antara Dinas PMD dengan BPKAD tentang pembayaran ADD ini. Apabila dana transfer tersebut diterima, maka porsi untuk desa akan segera dibayarkan. Tidak ada kesengajaan untuk memperlambat pembayaran ADD. Semua tergantung dari dana transfer yang di terima” tuturnya.
Jackie menyebutkan, Selain ADD setiap desa Juga menerima Dana Desa ( DD). Untuk Tahun 2024 Dana Desa sudah 100 % dibayarkan pada bulan Juli yang lalu. Dan pemkab Karimun menjadi salah satu daerah yang tercepat pembayaran Dana Desanya.
“Kita mengajaklah semua Kepala Desa beserta jajarannya bijaksana dalam memaksimalkan Operasional Desa, dan menjaga tetap kondusif. Sementara ini kita tengah menunggu dari pemerintah pusat” tutup Jackie.
(*)
Ikuti berita lainnya di GOOGLE NEWS
Penulis : Ricky Robian Syah
Editor : Ricky Robian Syah
