KARIMUN, KepriHeadline.id – Kehadiran jembatan masih menjadi harapan besar bagi masyarakat di wilayah kepulauan dan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Bagi warga, jembatan bukan sekadar infrastruktur, melainkan penghubung utama yang menentukan kelancaran aktivitas sehari-hari, mulai dari pendidikan, kesehatan hingga perekonomian.
Harapan itu kini disuarakan masyarakat di Desa Keban dan Desa Niur Permai, Kecamatan Sugie Besar, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Dua desa ini dikenal memiliki potensi unggulan di sektor pariwisata dan perikanan, namun keterbatasan akses masih menjadi kendala utama.
Selama ini, mobilitas warga antarwilayah hanya mengandalkan sampan atau perahu kecil. Aktivitas tersebut sangat bergantung pada kondisi cuaca. Saat ombak tinggi atau cuaca buruk melanda, aktivitas warga praktis terhambat, bahkan terhenti.
Dampak paling terasa terjadi pada sektor pendidikan dan kesehatan. Para pelajar dan guru harus menyeberangi laut menggunakan sampan yang disediakan desa untuk menuju sekolah. Kondisi serupa juga dialami warga yang membutuhkan layanan kesehatan ke puskesmas terdekat.
“Kalau ada ombak besar kami sulit ke sekolah dan sering terlambat. Kami berharap ada jembatan supaya bisa berangkat dengan aman dan nyaman,” ujar seorang siswa.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karimun, Raja Machrizal, mengatakan pemerintah daerah terus mendorong pembangunan jembatan gantung yang menghubungkan Desa Keban dan Desa Niur Permai.
Menurut dia, keberadaan jembatan akan memberikan dampak signifikan terhadap mobilitas masyarakat, termasuk distribusi hasil perikanan, pertanian, serta pengembangan sektor pariwisata dan jasa.
“Selain itu, pelayanan masyarakat juga akan lebih optimal karena pusat pemerintahan kecamatan berada di Desa Rawa Jaya yang satu pulau dengan Niur Permai. Ini bagian dari upaya pemerataan pembangunan,” kata Machrizal.
Ia menambahkan, Bupati Karimun bersama Ketua DPRD Karimun telah mengusulkan pembangunan jembatan tersebut ke pemerintah pusat melalui sejumlah kementerian, di antaranya Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan.
Usulan tersebut sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya pembangunan jembatan gantung sebagai simbol kehadiran negara bagi masyarakat di wilayah terpencil.
Machrizal berharap, realisasi pembangunan jembatan dapat mendorong masuknya investasi dan menggerakkan sektor pariwisata, sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
“Pemkab Karimun terus berupaya menjalin koordinasi dan sinergi dengan pemerintah pusat agar pembangunan jembatan gantung ini dapat segera terwujud,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Karimun Raja Rafiza menegaskan komitmennya untuk mengawal usulan tersebut. Ia bahkan turun langsung ke lokasi bersama Dinas PUPR guna menyerap aspirasi masyarakat dan melihat kondisi di lapangan.
“Kami melihat langsung anak-anak harus menyeberang laut setiap hari untuk sekolah. Mereka adalah aset berharga daerah yang harus mendapatkan akses pendidikan yang aman,” kata Rafiza.
Ia menilai, pembangunan jembatan gantung merupakan solusi jangka panjang yang efektif dan berkelanjutan bagi masyarakat di kedua desa tersebut.
“Program ini juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Kolaborasi yang kuat menjadi kunci untuk mewujudkan harapan masyarakat,” ucapnya.
(*)
Penulis : Ricky Robian Syah
Editor : Ricky Robian Syah
